Pasaman Barat, Jamkesnews – Meyriza Fitri merupakan peserta JKN-KIS yang awalnya merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), kemudian berubah menjadi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan sejak akhir tahun 2019 ia dan keluarga terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Soal pemanfaataan Program JKN-KIS, Etri begitu ia akrab disapa, bersyukur menjadi peserta JKN-KIS, karena menurutnya ia dan keluarga telah memanfaatkan Program JKN-KIS untuk biaya pelayanan kesehatan dirinya maupun keluarganya.

“Sudah banyak lah menggunakan BPJS (JKN-KIS) ini. Saat masih ditanggung Pemerintah (PBI) waktu itu, saya menggunakannya BPJS untuk berobat demam, hingga melahirkan pada Januari 2017 di Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang Empat secara caesaria,” ungkap wanita yang bertempat tinggal di Talu, Kabupaten Pasaman Barat ini pada Rabu (10/02).

Selama 3 hari perawatan pelayanan, ia mengaku sangat puas atas pelayanan yang diterima dari rumah sakit tersebut. Ia juga merasa tidak ada perbedaan layanan yang diterima.

“Tidak ada masalah ataupun komplain. Layanan yang diterima pun elok (baik), Alhamdulillah. Tidak ada perbedaan layanan, obat yang diterima sama (baik), penanganannya pun cepat sesuai dengan prosedur. Tidak ada dikenakan biaya perawatan dan perobatan selama di rumah sakit, semua ditanggung BPJS,” aku Etri.

Etri berharap Program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan terus berkelanjutan sehingga seluruh masyarakat Indonesia menerima manfaat yang besar dari program Pemerintah ini.

“Kalau secara pribadi program BPJS ini perlu dilanjutkan karena rasanya membantu dan merasakan manfaat yang diberikan. Dari segi biaya otomotatis (ditanggung BPJS), dari segi layanan pun kalau rasanya sekarang ini belum optimal, maka ditingkatkan lagi oleh rumah sakit mulai dari kapasitas ruang pelayanan. Intinya program ini tetap harus dilanjutkan apalagi dari segi manfaat,” harap wanita satu orang anak ini.

Tak lupa ia juga mengimbau kepada peserta JKN-KIS segmen PBPU untuk tidak menunggak iuran tapi terus rutin untuk membayar iuran setiap bulannya.

“Untuk peserta mandiri (PBPU) diharapkan rutin membayar iuran. Saya pribadi pernah mengalami tunggakan iuran selama lebih kurang 3 bulan sehingga kartu saya non aktif. Sedangkan pada saat itu saya butuh untuk berobat urgent langsung masuk ke IGD,” imbau Etri.

Lebih lanjut ia mengaku dengan kondisi tunggakan itu, ia mau tak mau harus membayar tunggakan iurannya.

“Iya kalau pada ada waktu kita memiliki uang, kalau tidak, otomatis biaya kita akan menjadi besar. Itu makanya kalau bisa bayar setiap bulannya supaya saat berobat tidak terkendala dengan pelayanan diri sendiri. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang BPJS, cuma gara-gara kita tidak membayar iuran. Kalau bisa bayar iuran itu secara rutin dan terus menerus,” pungkas Etri mengakhiri perbincangan siang itu. (hf)