26 Jun 2020
  |  
Dilihat : 100 kali

BPJS Kesehatan Pontianak Gandeng Dinas Tenaga Kerja dan Pengawas Edukasi Badan Usaha

Pontianak, Jamkesnews - Sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam menjalankan Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan Cabang Pontianak melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Badan Usaha yang belum mendaftarkan perusahaan serta seluruh pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Jumat (26/06).

Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Norma Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat serta Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Affan.

“Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dijelaskan bahwa Badan Usaha selaku Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial termasuk Jaminan Sosial Kesehatan," ujar Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo.

Selain mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS, Tomo juga menjelaskan bahwa pemberi kerja dalam hal ini badan usaha juga harus menyampaikan setiap perubahan data pekerjanya maksimal 7 hari setelah perubahan. Bukan hanya itu, Tomo menambahkan bahdan usaha juga diwajibkan memungut iuran dari pekerjanya dan menyetorkan iuran tersebut bersama dengan iuran yang menjadi tanggung jawabnya, serta memberikan data pekerjanya lengkap dengan seluruh anggota keluarga dari pekerja tersebut.

"Jika ada badan usaha yang melakukan update data kepesertaannya, mereka wajib melaporkan kepada kami maksimal 7 hari setelah perbaikan. Bukan hanya itu, badan usaha juga wajib nuntuk membayarkan iuran peserta yang dapat dipotong dari upah mereka bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah Tomo.

Di samping itu, UPT Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat Ahmad Darmawel mengatakan, perusaahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi. Hingga saat ini, Darmawel masih melihat adanya tindakan kecurangan badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya secara menyeluruh ke dalam Program JKN-KIS.

“Banyak sekali kasus yang terjadi dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua akan pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja. Pekerja merupakan asset perusahaan. Jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja ke dalam program JKN-KIS dan dikemudian hari pekerja atau anggota keluarganya sakit, maka pemberi kerja wajib membayar seluruh biaya pengobatan terhadap pekerja/keluarga pekerja tersebut," tutur Darmawel.

Begitu juga dengan perusahaan yang sudah mendaftarkan perusahaannya dan memotong iuran pekerja, namun belum menyetorkan iuran ke BPJS Kesehatan dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk itu Darmawel mengajak seluruh BU yang hadir untuk patuh terhadap regulasi yang ada, berikanlah hak karyawan. Karena jika karyawan terlindungi maka akan meningkatkan produktifitas dari pekerja yang akhirnya memberikan dampak positif bagi kemajuan usaha.

Melalui sosialisasi ini BPJS Kesehatan juga memberikan informasi terkait aplikasi Elektronik Data Badan Usaha (E-Dabu). Melalui E-Dabu perusahaan sangat dimudahkan dalam pengurusan administrasi misalnya melakukan perubahan mutasi data pekerja seperti mutasi tambah anggota keluarga, mutasi pindah pekerja, mutasi gaji, dan lain-lain. Badan Usaha yang belum mendaftar dapat juga melakukan pendaftaran via aplikasi E-Dabu melalui alamat https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/, setelah mendaftar BU akan mendapatkan notifikasi yang berisi link aplikasi E-Dabu, username, dan password. Selanjutnya BU dapat melakukan proses pendaftaran dan approval data pekerja dan anggota keluarganya secara mandiri dan realtime tanpa harus ke kantor BPJS Kesehatan. (FR/yl)