26 Jun 2020
  |  
Dilihat : 34 kali

Samakan Persepsi tentang Nominal Iuran, BPJS Kesehatan Perkuat Koordinasi dengan Pemkab Mappi

Mappi, Jamkesnews – BPJS Kesehatan bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mappi melaksanakan pertemuan guna membahas perubahan kebijakan penyesuaian iuran bagi peserta segmen Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD-Pemda) dan peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU-PN), Kamis (25/06).

Acara tersebut dihadiri oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Kesehatan.

“Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ menyebutkan perubahan komponen yang menjadi dasar perhitungan iuran JKN-KIS bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Dasar perhitungan iuran saat ini sudah memperhitungkan tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan besaran pagu pada peraturan kepala daerah mengenai tambahan penghasilan. Dengan adanya perubahan tersebut, tentu dibutuhkan pemahaman bersama untuk mendapatkan nominal sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Mappi, Rosani Yarangga.

Ia pun menjelaskan validitas data peserta yang masih terkendala pemenuhan Nomor Induk Kependudukan (NIK) online dari Disdukcapil. Menurutnya, NIK menjadi data mandatory dalam kepesertaan JKN-KIS. Tanpa NIK, penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah tidak dapat menjadi peserta JKN-KIS.

"Sayangnya saat ini masih terdapat data yang belum memiliki NIK, ada yang sudah memiliki NIK namun belum online sehingga masih terhambat proses entry kepesertaannya. Ini harus kita benahi bersama," jelas Rosani.

Menanggapi pemenuhan NIK online, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mappi Radi Suyoto memberikan pernyataan kesediaan penerbitan NIK bagi peserta yang masih terkendala prosesnya menjadi peserta JKN-KIS.

“NIK yang sudah diterbitkan oleh Dukcapil selanjutnya akan dikirim ke pusat data center di Kementrian Dalam Negeri. Data penduduk yang gagal menjadi peserta agar diserahkan kembali kepada pemerintah daerah, nantinya akan ditindaklanjuti untuk menerbitkan NIK online bagi mereka," ucap Radi.

Selain dari pada itu, Kepala BKPSDM Wisnu Hartana menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Selain untuk mendapatkan informasi terbaru, menurutnya pertemuan seperti ini akan membangun sinergitas lintas instansi/sektor.

“Untuk menyelesaikan suatu kendala tentunya dibutuhkan keseragaman informasi untuk mencapai kesepakatan. Termasuk perubahan komponen perhitungan iuran JKN-KIS bagi ASN saat ini. Perubahan perhitungan iuran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah akan tetap diprioritaskan pembayaran iurannya termasuk peserta PD-Pemda yang saat ini sudah merasakan manfaat JKN-KIS," kata  Wisnu. (TR/ip)