25 Jun 2020
  |  
Dilihat : 26 kali

Dengan Rekonsiliasi, BPJS Kesehatan Pastikan Iuran PPU Sudah Sesuai

Merauke, Jamkesnews – Untuk meningkatkan akurasi data dan iuran, BPJS Kesehatan Cabang Merauke beserta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke menggelar kegiatan rekonsiliasi data bagi peserta Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri (PPU-PN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Rekonsiliasi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan akurasi data dan iuran JKN-KIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kamis (25/06).

Kepala BPKAD Kabupaten Merauke Albertus Muyak memberikan pernyataan dukungan serta komitmen dalam proses rekonsiliasi tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah daerah selaku pemberi kerja wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh aparatur yang bekerja di instansi pemerintah tidak terkecuali bagi PPNPN. Dengan adanya rekonsiliasi ini, saya sudah bisa mengetahui dan memahami regulasi terbaru yang menjadi dasar perhitungan iuran JKN-KIS serta melihat gambaran iuran JKN-KIS yang menjadi kewajiban  pemerintah daerah untuk tahun 2020 ini," ucap Albertus.

Ia pun menambahkan, sejak awal diselenggarakannya Program JKN-KIS, pemerintah daerah sudah menjaminkan seluruh aparaturnya ke Program JKN-KIS. Dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sudah tersedia anggaran untuk iuran JKN-KIS bagi seluruh ASN dan PPNPN di Kabupaten Merauke.

"Karena terdapat perubahan dasar perhitungan, nantinya akan dilakukan penyesuaian iuran pada mata anggaran di APBD tersebut. Dari hasil rekonsiliasi nanti akan ditemukan nilai yang menjadi kewajiban dari pemerintah daerah," terangnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Erfan Chandra Nugraha dalam kesempatan tersebut memberikan informasi mengenai ketentuan dan dasar perhitungan iuran JKN-KIS untuk segmen PPU-PN dan PPNPN. Ia menyebut bahwa kegiatan rekonsiliasi ini sudah beberapa kali diselenggarakan.

"Kesepakatan perhitungan iuran dan data peserta nantinya akan dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penagihan iuran kepada pemerintah daerah. Selain dari pada itu, pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terbaru mengenai penyelenggaraan program JKN-KIS khususnya di Kabupaten Merauke, "ucap Erfan.

Kegiatan ini juga merupakan sarana komunikasi dan koordinasi untuk memperkuat kemitraan BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah di wilayah kerja kantor BPJS Kesehatan Cabang Merauke. (TR/ip)