25 Jun 2020
  |  
Dilihat : 67 kali

Evaluasi Iuran dan Data Badan Usaha, BPJS Kesehatan Manokwari Gandeng Kejati Papua Barat

Manokwari, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Manokwari menggelar pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, untuk mengevaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan Surat Kuasa Khusus (SKK), Rabu (24/06). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, serta beberapa pejabat Kejaksaan Tinggi Papua Barat lainnya.

“Kami membahas mengenai tingkat kepatuhan badan usaha dalam melakukan pembayaran iuran JKN-KIS khususnya dalam masa pandemi Covid -19 ini yang menurut saya cukup menurun. Oleh karena itu, kami ini berdiskusi bersama agar ke depannya semuanya dapat berjalan kembali dan optimal,” ujar Kepala BPJS kesehatan Cabang Manokwari Meryta Rondonuwui.

Meryta juga mengatakan bahwa selain untuk bersama berdiskusi mencari strategi penegakan hukum dan kebijakan yang tepat untuk menyikapi keluhan masyarakat yang terkendala dalam melakukan pembayaran iuran JKN-KIS dikarenakan oleh masalah Covid-19, dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terkait kepatuhahan badan usaha dalam melaksanakan kewajibannya.

“Semua yang kami kerjakan berdasarkan pada regulasi-regulasi yang berlaku, sehingga kami harap partisipasi yang besar juga dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk menfasilitasi dan mendukung kami agar Program JKN-KIS dapat berjalan dengan optimal, serta kendala dalam keberlangsungan Program JKN-KIS ini dapat diselesaikan," ucap Meryta.

Selain itu, Meryta juga menambahkan bahwa kepatuhan peserta membayar iuran JKN-KIS masih cukup rendah, sehingga diharapkan dengan adanya pertemuan ini kedepannya akan ada peningkatan dan peserta menjadi lebih optimal dalam melakukan pembayaran iuran.

“Berdasarkan data yang kami peroleh tahun 2019, tingkat kepatuhan masih dibawah 31%. Oleh karena itu, kami dari BPJS Kesehatan akan terus berupaya mengembangkan upaya kami untuk menegakkan kepatuhan peserta sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Kami juga menggandeng Dinas Ketenagakerjaan untuk dapat langsung bersama melakukan kontrol pada badan usaha khususnya yang tidak patah tersebut,” ungkap Meryta.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tingga Papua Barat, Yusuf menyampaikan bahwa yang paling utama harus ditindak lanjuti adalah akurasi dan validasi data sehingga dapat diperoleh badan usaha SKK yang valid.

“Kejaksaan Negeri harus proaktif melakukan update data dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan terkait SKK yang diterima dan melaporkan kendala yang terjadi dilapangan ke Kejaksaan Tinggi dan BPJS kesehatan sehingga dapat dianalisa penyelesaian yang diutamakan. Ke depannya badan usaha dapat terus melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan data jumlah pegawai yang sebenarnya, sehingga tidak ada perbedaan penyampaian data jumlah pegawai lagi,” kata Yusuf. (TR/ap)