25 Jun 2020
  |  
Dilihat : 24 kali

BPJS Kesehatan Merauke Kenalkan Kemudahan e-Dabu Mobile

Merauke, Jamkesnews – Untuk memaksimalkan pemberian informasi kepada Peserta JKN-KIS khususnya segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha, BPJS Kesehatan Cabang Merauke menggelar kegiatan sosialisasi terpadu Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan electronic Data Badan Usaha (e-Dabu) versi mobile dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Merauke dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke, Rabu (24/06).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke Erfan Chandra Nugraha dalam kegiatan tersebut memberikan informasi terbaru terkait Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Selain itu, diperkenalkan e-Dabu Mobile yang bisa diakses melalui handphone untuk mengelola kepesertaan badan usaha oleh masing-masing Person In Charge (PIC) badan usaha.

“Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 merupakan ketentuan terbaru penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini. Tentu sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menyampaikan informasi dan kebijakan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan perubahan-perubahannya. Terima kasih atas partisipasinya dalam Program JKN-KIS, selain karena telah menjadi kewajiban badan usaha hal terpenting menurut saya bahwa jaminan kesehatan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi karyawan yang akan berdampak pada etos kerja dan produktifitas mereka," ucap Erfan.

Untuk meningkatkan aksesiblitas penggunaan aplikasi e-Dabu badan usaha, ia pun memperkenalkan e-Dabu versi mobile sebagai salah satu sarana untuk mengakses kepesertaan badan usaha melalui handphone.

“Saat ini e-Dabu semakin praktis, tidak hanya diakses melalui PC tetapi sudah dikembangkan dan dapat digunakan melalui handphone. Pengembangan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi PIC badan usaha mengolah data kepesertaan mereka. Saya sangat berharap agar PIC badan usaha menggunakan e-Dabu Mobile ini karena fitur yang diberikan sudah sangat lengkap diantaranya melihat rincian tagihan iuran, menampilkan electronic-Identity (e-ID) peserta dan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," jelas Erfan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Merauke Kleopas Ndiken mengatakan bahwa mendaftarkan kepesertaan karyawan sudah menjadi kewajiban badan usaha. Ia pun menyambut baik pengembangan e-Dabu yang saat ini telah tersedia versi mobile.

“Saat ini, jumlah karyawan yang sudah terdaftar JKN-KIS segmen PPU badan usaha sekitar 17.000 peserta. Berdasarkan laporan hasil kordinasi Disnakertrans beberapa waktu yang lalu, masih ditemukan badan usaha yang sama sekali belum mendaftarkan karyawannya dalam Program JKN-KIS serta ada badan usaha yang sudah terdaftar namun belum semua karyawannya didaftarkan. Proses pendaftaran saat ini sudah semakin mudah, apalagi saat ini sudah ada e-Dabu mobile proses pendaftaran tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan. Saya yakin e-Dabu Mobile ini sangat bermanfaat dan bisa memperingan pekerjaan PIC badan usaha," tegas Kleopas.

Sebagai tambahan informasi, saat ini pemerintah daerah telah menyaratkan kepesertaan JKN-KIS bagi pelaku usaha untuk menadapatkan surat izin pendirian usaha yang berlaku untuk izin baru maupun perpanjangan. (TR/ip)