25 Jun 2020
  |  
Dilihat : 29 kali

BPJS Kesehatan Ungaran Minta TNI Polri Lapor Jika Ada Perubahan Data

Ungaran, Jamkesnews - Guna mewujudkan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan, dibutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari TNI POLRI. Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Mega Mirga Kurnia, dalam pertemuan rekonsiliasi data TNI POLRI semester I tahun 2020, menyampaikan dukungan dalam program ini tidak hanya dalam hal pendaftaran peserta tetapi juga keakuratan data yang disampaikan.

"Untuk itulah kegiatan rekonsiliasi data TNI POLRI digelar dengan tujuan terpenuhinya data dan iuran peserta dari TNI POLRI yang akurat dan terbaru. Sekaligus meningkatkan jalinan komunikasi dengan satuan kerja TNI POLRI serta agar tercapainya kesamaan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku bagi peserta JKN-KIS," katanya, Kamis (25/06).

Ia menjelaskan, terkait iuran sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, TNI POLRI tergolong segmentasi Pekerja Penerima Upah (PPU), maka besaran iurannya adalah 5 %. Perhitungan besarannya yaitu dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja, atau tambahan penghasilan. Besaran iuran yang dimaksud adalah berdasarkan take home pay. Persentase yang ditanggung instansi sebesar 4% sedangkan yang ditanggung oleh pekerja yaitu 1%.

“Sedangkan batas atas upah atau penghasilan sebagai dasar perhitungan iuran adalah Rp 12 juta. Sementara batas bawahnya adalah upah minimum kabupaten/kota,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Mega mengingatkan agar satuan kerja TNI POLRI rutin melaporkan setiap perubahan data peserta. Baik itu perubahan tempat tinggal, perubahan tempat kerja, perubahan pangkat, golongan, atau gaji.

“Selain itu jika ada perubahan jenis kepesertaan misalnya dari pegawai aktif menjadi pensiun juga harus dilaporkan. Kemudian jika ada perubahan susunan anggota keluarga seperti adanya kematian, perceraian, pernikahan, penambahan anak juga termasuk yang dilaporkan. Ini untuk memastikan data peserta valid dan akurat,” kata Mega.

Perwakilan satuan kerja TNI POLRI yang hadir, Nur Alim, menyampaikan komitmennya untuk mengelola data JKN-KIS di satuan kerjanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia mengaku akan menyampaikan setiap perubahan yang terjadi untuk meningkatkan akurasi data.

“Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi jalan untuk melakukan pencocokan data secara berkala. Semoga ke depannya komunikasi yang terjalin dengan BPJS Kesehatan bisa lebih baik. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN-KIS mudah-mudahan bisa terus meningkatkan layanan kesehatan. Sosialisasi program ini juga harus dioptimalkan agar seluruh lapisan masyarakat bisa memahami aturan yang berlaku dengan baik," ucapnya. (ma/rt)