25 Jun 2020
  |  
Dilihat : 35 kali

Sekda Boven Digoel: Kebijakan Pemerintah Sesuaikan Iuran JKN-KIS Sudah Tepat

Boven Digoel, Jamkesnews – Pemerintah mengatur kebijakan terkait penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Boven Digoel Sophia Laurens menyampaikan bahwa aturan tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat saat ini dan upaya menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.

“Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 telah memenuhi aspirasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja, khususnya untuk kelas III. Termasuk pemerintah daerah, regulasi tersebut juga mengatur iuran bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (PD-Pemda) yang mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang," terang Sophia, Kamis (25/06).

Untuk meningkatkan pemahaman dan keselarasan informasi, BPJS Kesehatan Kabupaten Boven Digoel pun melaksanakan pertemuan dengan pemerintah daerah, perwakilan dari Dinas Kesehatan Boven Digoel, dan Direktur Rumah Sakit Boven Digoel. Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel Yoseph Awunim dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan terkait dengan penyesuaian iuran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

“Kebijakan pemerintah pusat mengenai penyesuaian iuran JKN-KIS sudah sangat tepat, apalagi dengan kondisi saat ini masyarakat sangat terbatas melaksanakan kegiatan dan beberapa di antaranya ada yang sudah tidak produktif. Saya setuju dengan kebijakan pembayaran iuran bagi peserta menunggak, kartu JKN-KIS mereka bisa aktif kembali dengan membayar tunggakan 6 bulan. Pastinya akan sangat membantu kondisi finansial masyarakat khususnya yang sedang ingin mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan," ucap Yoseph.

Yoseph juga menegaskan, Pemerintah Daerah Boven Digoel senantiasa menyambut baik kebijakan tersebut dan berkomitmen tetap menjadi bagian dari penyelenggaraan Program JKN-KIS.

“Pemerintah telah berkomitmen menjalankan Program JKN-KIS. Saat ini melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan sektor lainnya, Pemerintah Daerah membuka kuota calon peserta JKN-KIS bagi masyarakat Kabupaten Boven Digoel khuusunya Orang Papua Asli (OAP),” tegasnya. (TR/ip)