24 Jun 2020
  |  
Dilihat : 29 kali

FKTP Diharapkan Ikut Sosialisasikan Aturan Baru Perpres 64 Tahun 2020

Semarang, Jamkesnews - Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki peranan yang sangat penting bagi keberhasilan Program JKN-KIS di Indonesia. Selain memberikan pelayanan kesehatan, FKTP juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan BPJS Kesehatan untuk mengedukasi peserta mengenai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

BPJS Kesehatan Cabang Semarang memberikan sosialisasi terkait peran pelayanan primer dalam optimalisasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020. Harapannya FKTP dapat menyampaikan informasi terkait perubahan regulasi tersebut kepada peserta yang datang melakukan kontak dengan FKTP baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Mengingat rekan-rekan tenaga medis di lapangan sering bertemu dengan masyarakat sekaligus peserta JKN-KIS sehingga harapannya FKTP sudah sedikit banyak mengetahui isi Perpres ini dan dapat mengedukasi peserta,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang I Gusti Ayu Mirah S. pada Rabu (24/06).

Ia juga mengatakan, penyesuaian iuran JKN-KIS ini akan berdampak pada pada peningkatan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat, karena dengan adanya penyesuaian iuran ini menjadikan pembayaran klaim tepat waktu dan kewajiban pembayaran tenaga kesehatan dan supplier terpenuhi. Harapannya baik kepuasan peserta maupun penyedia layanan kesehatan dapat sama-sama meningkat.

“Tingkat pemanfaatan layanan kesehatan Program JKN-KIS secara nasional dari tahun 2014-2019 mencapai 1,1 miliar dengan rata rata penggunaan layanan tiap harinya sebanyak 765.753 sehingga saya ucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan FKTP yang telah memberikan pelayanan secara maksimal kepada peserta kami,” lanjut Mirah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan kota Semarang Mochammad Abdul Hakam mengatakan bahwa tersedianya fasilitas kesehatan bagi peserta JKN-KIS yang merata dan bermutu, diharapkan dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, pemberian manfaat pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan kepuasan peserta.

"Selanjutnya sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi bersama, juga akan lebih mewujudkan ekosistem JKN-KIS yang lebih optimal. Agar Program JKN-KIS ini tetap terselenggara dengan optimal, BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karenanya kita harus bersinergi baik dari pemerintah daerah, Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan FKTP agar berjalan dengan baik,” tuturnya).

 

(ma/hm)