22 Jun 2020
  |  
Dilihat : 64 kali

Utamakan Layanan untuk Peserta, Kredensialing dan Rekredensialing Harus Dilakukan

Jayapura, Jamkesnews - Untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Dalam prosesnya, BPJS Kesehatan melakukan kredensialing untuk memastikan fasilitas kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan.

"Karena BPJS Kesehatan adalah suatu lembaga publik yang harus transparan, maka proses kredensialing harus dilakukan oleh suatu tim penilai yang mampu memberikan informasi transparan, akurat, dan bertanggung-jawab. Sedangkan rekredensialing sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk melakukan kualifikasi terhadap fasilitas kesehatan, baik FKTP maupun FKRTL. Selain itu rekredensialing juga bisa menjadi media untuk evaluasi yang tujuannya menyetujui atau menolak perpanjangan fasilitas kesehatan," jelas Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Faizal Busran, Senin (22/06).

Ia lantas mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 ini, sangat tidak memungkinkan melakukan kunjungan lapangan ke FKRTL untuk melakukan kegiatan kredensialing atau rekredensialing, sehingga dalam rangka untuk melakukan hal tersebut, maka BPJS Kesehatan Cabang Jayapura melakukan sosialisasi terkait kelengkapan berkas administrasi perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) melalui video conference dengan mengundang seluruh apotek yang ada di wilayah kerja Kantor Cabang Jayapura.

"Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan kegiatan seleksi apotek dalam bentuk penilaian ulang (rekredensialing) terhadap pemenuhan persyaratan wajib dan persyaratan teknis Apotek yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mendapatkan apotek yang berkualitas," katanya.

Persyaratan rekredensialing apotek yaitu surat permohonan perpanjangan kerja sama, Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Apotek, Surat Izin Apotek (SIA), Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik (apoteker pengelola apotek, apoteker pendamping, dan apoteker pengganti). Selain itu, juga harus ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan atas nama fasilitas kesehatan.

“Kesimpulan dan komitmen dari diadakannya kegiatan ini untuk persyaratan wajib dan persyaratan teknis Apotek yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka mendapatkan Apotek yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan obat kronis bagi peserta JKN-KIS,” tambahnya.

Pimpinan Apotek Kimia Farma Hola, Hilaristan mengatakan kredensialing yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu penting sekali untuk fasilitas kesehatan. 

"Karena penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi mutlak dan aspek teknis, maka dengan proses kredensialing kami dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu kami lengkapi di klinik sehingga dapat memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS tanpa ada masalah di kemudian harinya,” jelasnya. (TR/jr)