21 Mei 2020
  |  
Dilihat : 18 kali

BPJS Kesehatan Bandung Lakukan Rekonsiliasi Data Badan Usaha Tidak Patuh Bersama Wasnaker

Bandung, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Bandung menggelar koordinasi melalui media daring dengan Pengawas Ketenagakerjaan se-Kota Bandung terkait rekonsiliasi data badan usaha yang terindikasi tidak patuh pada Rabu (20/05). Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung Mokhamad Cucu Zakaria menyampaikan bahwa ditengah pandemi seperti saat ini, penegakan kepatuhan khususnya untuk badan usaha menjadi tantangan yang tidak mudah dilalui. Pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap jalannya operasional perusahaan diberbagai sektor.

“Menilik kondisi saat ini, tentu ada dampak signifikan baik bagi perusahaan maupun pekerja. Pendapatan perusahaan yang menurun akan berakibat juga pada kemungkinan terganggunya pembayaran iuran JKN-KIS. Sesuai dengan SE Kementerian Ketenagakerjaan RI yang menghimbau agar perusahaan tetap memberikan perlindungan dan jaminan hak pekerja/buruh, kami ingin memastikan hal tersebut berjalan optimal,” terang Cucu.

Menurutnya, BPJS Kesehatan Cabang Bandung tetap intens melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha walaupun dilaksanakan dengan metode yang berbeda. Cucu menuturkan agar hal tersebut berjalan optimal, perlu sinergisitas dengan Wasnaker Kota Bandung. Salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi data badan usaha yang terindikasi tidak patuh, agar diperoleh kebenaran dan kesesuaian data antara BPJS Kesehatan dan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama, plt. Kepala UPTD Wasnaker Wilayah IV Ludovicus Pratomo menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan dalam perluasan kepesertaan dan penegakan kepatuhan Pemberi Kerja terhadap Program JKN-KIS, tidak hanya sebatas implementasi Perjanjian Kerja Sama tetapi sebagai langkah nyata dalam memperkuat penyelenggaraan JKN-KIS.

“Selama masa pandemi, pemeriksaan dilakukan secara daring. Akan tetapi jika memang dibutuhkan, kami juga lakukan pemeriksaan lapangan. Bahkan kedepannya, kita akan melakukan pemeriksaan bersama dengan pengawas ketenagakerjaan pusat. Saat ini pengawas ketenagakerjaan Kota Bandung berjumlah 15 orang, cukup aktif dalam melaporkan update ketidakpatuhan badan usaha. Hasil dari pemeriksaan pengawas, nanti kita sampaikan juga ke BPJS Kesehatan,” ungkap Ludo.

Selanjutnya, dari hasil kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan, akan dilakukan pertukaran data badan usaha terindikasi belum patuh dalam melaksanakan Program JKN-KIS dengan data ketidakpatuhan badan usaha dari hasil pemeriksaan petugas pengawas dan pemeriksaan BPJS Kesehatan.

Sejak Januari – April 2020, BPJS Kesehatan Cabang Bandung telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 78 badan usaha, pemeriksaan kantor sebanyak 324 badan usaha yang terdiri dari 61 BU belum registrasi dan 263 BU belum mendaftarkan seluruh pekerja, serta pemeriksaan BU menunggak terhadap 393 badan usaha. (Bs/rm)