19 Mei 2020
  |  
Dilihat : 66 kali

Proses Verifikasi Selesai, Klaim Perawatan Pasien Covid-19 RSUD dr. Iskak Tulungagung Siap Bayar

Tulungagung, Jamkesnews – Sesuai surat dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung telah melakukan verifikasi terhadap klaim pelayanan kesehatan akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pertama RSUD dr. Iskak Tulungagung.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung, Indri Lestari Maharani menjelaskan bahwa teknis pengajuan klaim penggantian biaya pelayanan kesehatan akibat Covid-19 ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Tentunya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi sesuai ketentuan. Setelah berkas pendukung verifikasi klaim yang diajukan oleh rumah sakit melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs, BPJS Kesehatan diberi waktu waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memproses verifikasi klaim tersebut,” jelas Indri saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (19/05).

Sementara itu, RSUD dr. Iskak Tulungagung mengajukan berkas klaim pelayanan kesehatan Covid-19 pada tanggal 12 Mei 2020 dan diterima oleh verifikator BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Indri menyebutkan, terdapat 16 kasus yang diajukan RSUD dr. Iskak Tulungagung dengan biaya hasil verifikasi klaim mencapai lebih dari Rp 700 juta.

“Setelah selesai diverifikasi, akan diterbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV), kemudian kami kirimkan data tersebut via email ke Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Indri melanjutkan, Berita Acara Hasil Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar penggantian biaya perawatan pasien Covid-19 oleh Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit.

“Pada proses pengajuan klaim penggantian biaya perawatan pasien Covid-19, rumah sakit tidak hanya mengirimkan data pengajuan permohonan klaim ke BPJS Kesehatan, melainkan juga mengajukan permohonan klaim ke Kementerian Kesehatan melalui email. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan rumah sakit. Sehingga sisanya akan dibayarkan ketika Berita Acara Hasil Verifikasi BPJS Kesehatan telah diserahkan oleh BPJS Kesehatan,” terang Indri.

Indri berharap, rumah sakit rujukan Covid-19 di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung bisa menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim selengkap mungkin, sehingga proses pengajuan klaim bisa berjalan lancar tanpa ada pengembalian klaim maupun klaim pending.

Sejalan dengan Indri, Kepala Instalasi Jaminan Pelayanan RSUD dr. Iskak Tulungagung, dr. Reny Widya Kusumaningtyas juga berharap agar prosesnya lebih cepat, karena menurutnya kerja sama yang dijalin dengan BPJS Kesehatan bagus, komunikasi yang baik dan saling mendukung.

“Untuk kerjasamanya alhamdulillah bagus, sama-sama belajar. Dari kami belajar, dari verifikatornya juga belajar, saling komunikasi, saling memberi informasi. Karena memang baru sekali dan pertama, sempat ada kendala, sempat tidak berhasil (pengajuannya, -red) dan tidak bisa diperbarui langsung, kan tidak sama dengan klaim regular. Tetapi akhirnya sesuai arahan verifikator, kita tunda dan ajukan lagi. Saling support, sama-sama enak, hampir setiap beberapa menit saya telepon verifikatornya. Semoga nanti untuk selanjutnya tahapnya bisa sesuai juknis. Harapannya, prosesnya bisa lebih cepat, income-nya rumah sakit biar tetap bisa berjalan, karena harus menunggu 14 hari dulu supaya bisa mengajukan lagi,” ucapnya.

Perlu diketahui, di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung terdapat 3 (tiga) rumah sakit yang ditunjuk untuk pelayanan pasien Covid-19, yaitu RSUD dr. Iskak Tulungagung, RSUD dr. Soedomo Trenggalek dan RSUD dr. Darsono Pacitan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/138/KPTS/013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/125/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Timur. (ar/ck)