18 Mei 2020
  |  
Dilihat : 18 kali

Mengedepankan Protokol Covid-19, Forum Komunikasi Tikep di Gelar Bersama BPJS Kesehatan

Ternate, Jamkesnews  : Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Asrul Sani Soleiman, bersama Kepala  BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Revien Virlandra, memimpin rapat terkait dengan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Utama Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan di ruang rapat sekretaris daerah Kota Tidore Kepulauan, beberapa waktu lalu dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protokol covid-19.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Asrul Sani Soleiman mengatakan, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) haruslah memiliki pemahaman bersama, memiliki satu tujuan untuk dalam melaksanakan tugas-tugas dengan perencanaan dan pelaksanaan program yang selalu termonitor dan terkontrol sehingga program strategis pemerintah ini dapat berjalan dengan sukses. “Seluruh Pihak baik dari BPJS Kesehatan maupun Pemerintah Daerah haruslah memiliki pemahaman bersama dan satu tujuan,. Perencanaan dan penyelenggaran program JKN-KIS ini harus selalu termonitor dan terkontrol sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal, dan Program Strategis Pemerintah ini dapat berjalan dengan sukses.” Ujar Asrul Sani.

Dalam kesempatan yang sama, sejalan dengan pernyatan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ternate, Revien Virlandra menambahkan bahwa pertemuan dalam rangka melaksanakan komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan di tingkat kabupaten/kota ini bertujuan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Program JKN-KIS meliputi aspek kepesertaan, aspek regulasi, dan aspek lainnya yang dapat mendukung terlaksananya Program JKN-KIS dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). “Forum Komunikasi ini dilaksanakan rutin untuk memonitoring dan mengevaluasi penyeleggaraan program JKN-KIS meliputi aspek kepesertaan, aspek regulasi, dan aspek lainnya. Namun Fokus pembahasan pada kegiatan kali ini lebih kepada regulasi kepesertaan seperti aparat desa, Iuran aparat desa, alur pendaftaran dan pembayaran serta anggaran iuran aparat desa.” Ujar Revien.

Revien menambahkan, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19, kegiatan pertemuan tatap muka secara langsung memang sebaiknya dikurangi. “Di tengah Pandemi saat ini, kegiatan pertemuan tatap muka langsung memang sangat kami kurangi frekwensinya. Hal tersebut untuk mendukung upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Namun, ada beberapa hal teknis yang mungkin belum clear jika disampaikan melalui Video Conference seperti biasa. Sehingga diputuskan untuk melakukan forum dengan memperhatikan protokol covid-19”. Tambahnya.

Tidak dapat dipungkiri, BPJS Kesehatan tidak dapat melaksanakan Program JKN-KIS tanpa dukungan dari berbagai Pihak. Dukungan Pemerintah dan Stakeholder sangat penting guna keberlangsungan Program JKN-KIS.

Di akhir pertemuan, Revien berharap pada sesi forum berikutnya,  Selain Pemangku Kepentingan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis pelaksana juga dilibatkan agar dapat bekerjasama dengan baik untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Peserta Program JKN-KIS yang ada di Kota Tidore Kepulauan. (tm/ap)