11 Mei 2020
  |  
Dilihat : 65 kali

Pemkab Gorontalo Dan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Dorong Aparat Desa Daftar Program JKN-KIS

Limboto, Jamkesnews - Sejumlah Kepala Desa dan Aparat Desa di Kabupaten Gorontalo belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS. Untuk mendorong agar bisa memiliki Jaminan Sosial dari segmen Peserta Penerima Upah, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo melaksanakan rapat bersama di ruang Madani lantai II Kantor Bupati Gorontalo yang dilaksanakan sesuai protokol Covid-19, pada Jumat, (06/05).

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan bahwa terdapat pekerja di Kabupaten Gorontalo yang tidak lagi mendapat jaminan asuransi. “Setelah adanya pandemi Covid-19, jumlah orang masuk sebagai TKS semakin bertambah, ”ujar Nelson.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo saat ini sama-sama mendorong agar semua Kepala Desa dan Aparat Desa menjadi peserta JKN-KIS. “Mereka itu adalah garda terdepan dalam mengatasi masyarakat, maka butuh pelayanan kesehatan lewat Jaminan Sosial, "tegas Nelson.

Selain membahas Kepala dan Aparat Desa, dilaksanakan pembahasan terkait jaminan kesehatan bagi tenaga kerja. Saat ini banyak tenaga kerja di perusahaan–perusahaan swasta termasuk yayasan yang belum bahkan tidak mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya menjadi peserta JKN-KIS.

"Tahun lalu kepesertaan yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS bisa capai hingga 93 persen, dan sekarang turun, maka ini yang terus diupayakan sehingga Saya bersama Dinas terkait sementara melakukan proses verifikasi dan validasi data dengan harapan, secara bertahap sampai dengan akhir Tahun 2020, semua masyarakat Kabupaten Gorontalo dapat menjadi peserta JKN-KIS, ”lanjut Nelson.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo Muhammad Yusrizal menyampaikan bahwa kepersertaan JKN KIS dengan posisi saat ini berdasarkan tindak lanjut dari keputusan Kemensos RI bahwa ada pengalihan data APBD Pemda yang dialihkan menjadi APBN, sehingga terjadi pengurangan kepersertaan yang disubsidi oleh pemerintah daerah.

“Terkait kepesertaaan Aparat Desa dan Kepala Desa,  mereka sudah harus terdaftar di segmen Pekerja Penerima Upah, maka pemberlakukan perhitungan iuran adalah 5 persen, dimana 4 persen dibayar oleh Pemerintah Daerah dan 1 persen ditanggung oleh Pekerja, ”lanjut Yusrizal.

Kemudian terkait dengan Badan Usaha yang saat ini tidak patuh, menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, Badan Usaha yang belum sama sekali meregistrasi sebagai peserta JKN-KIS termasuk badan usaha yang belum mendaftarkan keseluruhan pekerja sebagaimana jumlah yang seharusnya ada dalam data wajib lapor perusahaan. Kedua, Badan Usaha yang menunggak iuran, dari kondisi seperti kami akan terus melakukan mediasi kepada Badan Usaha berdasarkan data wajib lapor perusahaan yang ada di Wilayah Kabupaten Gorontalo sehingga kepatuhan dalam program Jaminan Sosial dapat terlaksana, “tutup Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Gorontal Titianto Pauweni. (OS/iu)