Tasikmalaya, Jamkesnews – Sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengumpulan tunggakan iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di wilayah Desa Sukadana Kabupaten Tasikmalaya, BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa Sukadana. Hal tersebut terwujud dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan di Kantor Badan Usaha Milik Desa Sukadana, Senin (23/03).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya Agus Ramlan mengatakan bahwa kerja sama yang dijalin dengan BUMDes Sukadana sebagai langkah untuk mengoptimalkan tunggakan yang dimiliki oleh peserta JKN-KIS. Ia menyebut bahwa pihaknya akan mendapatkan tenaga tambahan yang diberikan oleh BUMDes Sukadana untuk membantu penarikan tunggakan peserta.

“Agen Institusi merupakan salah satu program BPJS Kesehatan bekerja sama dengan lembaga keuangan non bank, untuk melakukan penagihan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak,” kata Agus.

Menurutnya, jalinan kerja sama tersebut bukan hanya mencakup penagihan tunggakan iuran, namun juga pemberian informasi mengenai penyelenggaraan Program JKN-KIS. Ia menyebut bahwa masih banyak peserta JKN-KIS di wilayah Desa Sukadana yang belum memliki kepatuhan dan kesadaran terhadap Program JKN-KIS.

"Hingga saat ini, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memiliki kesdaran pentingnya memiliki jaminan kesehatan Program JKN-KIS. Dengan begitu, kami juga buka hanya melakukan penagihan tunggakan, namun juga akan memberikan informasi mengenai Program JKN-KIS, agar warga semakin sadar untuk membayar iuran tepat waktu sehingga status kepesertaannya tetap aktif," tambah Agus.

Di samping itu, Pimpinan Badan Usaha Milik Desa Dede Rusmana mengatakan, dengan adanya kerja sama yang dijalin dengan BPJS Kesehatan Tasikmalaya, pihaknya akan memberikan dukungan secara optimal sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya peberian informasi kepada masyarakat, Dede menyebut juga membutuhkan peran dari duta BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik.

“Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan merupakan tantangan baru bagi kami karena baru pertama kali bermitra. Pada prinsipnya kami akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk penagihan tunggakan iuran, memberikan informasi-informasi kepada peserta mandiri atau PBPU,”ujar Dede. (kh/ri).

“Agen Institusi merupakan salah satu program BPJS Kesehatan bekerja sama dengan lembaga keuangan non bank, untuk melakukan penagihan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak,” katanya.