12 Feb 2020
  |  
Dilihat : 71 kali

Kajari Kediri Himbau Pengusaha Daftarkan Karyawan ke BPJS Kesehatan

Kediri, Jamkesnews - Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Mohamad Rohmadi menghimbau agar seluruh Badan Usaha segera mendaftarkan seluruh karyawan sebagai peserta Program JKN-KIS. Himbauan ini disampaikannya dalam Sosialisasi dan Mediasi Penegakan Kepatuhan Program JKN-KIS yang dihadiri 18 Badan Usaha, Rabu (12/2).

“Sampaikanlah data yang sebenarnya. Bisa jadi Badan Usaha merasa sudah mendaftarkan karyawannya, tetapi saat dicek ternyata yang terdaftar baru 20 orang padahal berdasarkan data padanan BPJS diketahui bahwa perusahaan mempekerjakan 50 orang. Ini yang harus dikonfirmasi pada hari ini. Apabila memang belum, maka segeralah didaftarkan,” himbau Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Mohamad Rohmadi.

Dikatakan oleh Rohmadi, kegiatan ini dikhususkan bagi Badan Usaha yang terindikasi belum mendaftarkan karyawan secara keseluruhan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerja sebagai peserta program Jaminan Sosial, salah satunya Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Undang-Undang mengamanatkan agar Pemberi Kerja menyampaikan data dengan lengkap dan benar serta memungut dan menyetorkan iuran sesuai dengan kewajibannya. Apabila ketentuan ini dilanggar maka Pemberi Kerja dapat dijatuhi sanksi baik administratif hingga pidana. Kita semua berharap sebisa mungkin tidak perlu sampai di penjatuhan sanksi. Lebih baik dijalankan saja aturannya,” tambah Rohmadi.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri Hernina Agustin Arifin menyampaikan bahwa upaya penegakan kepatuhan bersama Kejaksaan Negeri dilakukan di seluruh wilayah.

“Tidak hanya Kejaksaan Negeri, kami juga bersinergi dengan Pengawas Tenaga Kerja dan Instansi yang berkaitan. Sebelum diupayakan bersama, kami sudah melakukan sosialisasi dan pendekatan persuasif. Apabila upaya persuasif tidak ditindaklanjuti maka kami serahkan ke Kejaksaan Negeri dan Pengawas Tenaga Kerja agar dilakukan upaya-upaya yang diperlukan,” tegas Ina.

Hingga saat ini BPJS Kesehatan Cabang Kediri telah menerbitkan 109 Surat Kuasa Khusus (SKK) Penegakan Kepatuhan untuk Kejaksaan Negeri di wilayah Kediri dan Blitar. Atas diterimanya SKK, Kejaksaan Negeri dapat mengundang Badan Usaha yang dilaporkan untuk menghadiri sosialisasi dan mediasi bersama BPJS Kesehatan. (ar/sw)