Jakarta, Jamkesnews  – BPJS Kesehatan mendukung kebijakan Pemerintah dalam upaya penguatan pelayanan primer. Mutu layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) adalah hal yang menjadi fokus BPJS Kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat menjadi Keynote Speaker Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang/Wilayah/dan Perhimpunan, secara daring Minggu (10/10).

“Tentu dinamika kebijakan serta implementasi di lapangan saat ini menjadi catatan penting, dalam penentuan kebijakan penguatan pelayanan primer. Saat ini Pemerintah tengah menggodok setting manfaat di pelayanan primer, yang pasti akan mempengaruh pada tarif kapitasi ke depan. Namun kami imbau, FKTP harus bersiap untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, serta memenuhi penilaian indikator kinerja,” ujar Ghufron.

Ghufron menggambarkan saat ini, dari proporsi biaya layanan Program JKN-KIS pada pelayanan di FKTP mencapai 16%, sedang sisanya merupakan biaya manfaat yang ada di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)/rumah sakit. Rencana ke depan, proporsi biaya layanan di FKTP diharapkan bisa mencapai 25% dari total keseluruhan biaya manfaat Program JKN-KIS.

“Untuk itu, kami akan juga mendorong peningkatan kapabilitas dan kebijakan di RS misalnya dengan penguatan sistem rujuk dan rujuk balik,” tambah Ghufron.

Saat ini, sebagai upaya peningkatan pelayanan primer yang dilakukan BPJS Kesehatan diantara melalui penguatan manajemen fasilitas kesehatan melalui peningkatan ketersediaan FKTP, pengelolaan FKTP yang efektif serta redistribusi peserta. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mendorong FKTP untuk mengoptimalkan digitalisasi layanan, mulai dari telekonsultasi, telemedicine, antrean online, penggunaan e-Claim, serta kredensialing yang dilakukan secara digital melalui aplikasi Health Facilities Information System (HFIS).

BPJS Kesehatan juga tengah melakukan intensifikasi program promotif dan preventif, mulai dari perluasan akses dan peningkatan cakupan screening riwayat kesehatan serta intensifikasi Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

“Tentu, kami juga melakukan upaya dalam pengembangan sistem pembayaran, melalui penyesuaian tarif di FKTP sesuai dengan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), serta pengembangan pembayaran FKTP berbasis kinerja dengan mekanisme insentif. Diharapkan hal ini dapat segera terimplementasi, dengan tetap memperhatikan kondisi sustainibiltas Program JKN-KIS,” tambah Ghufron.

Sampai dengan Agustus 2021 jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 22.794 FKTP dan 2.561 FKRTL/RS.