Jakarta, Jamkesnews – Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa dalam Program JKN-KIS harus mudah diakses, berkualitas, dan cost effective. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam webinar “Indonesia Maju dengan Kesehatan Jiwa Terpadu” yang diselenggarakan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada, Kamis (07/10).

Ghufron mengatakan, sampai dengan Agustus 2021, terdapat 1,03 juta kasus gangguan jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). BPJS Kesehatan mencatat, tiga dari lima kasus gangguan jiwa di FKTP dirujuk ke rumah sakit. Sementara di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit, total biaya pelayanan kesehatan kasus gangguan jiwa tahun 2019-2020 mencapai Rp 1,3 triliun.

“Untuk rawat jalan, ada 892.420 kasus dengan biaya Rp 264,1 miliar, sedangkan untuk rawat inap ada 188,7 juta kasus dengan biaya Rp 1,03 triliun. Sampai dengan Agustus 2021, sebanyak 21.330 peserta JKN-KIS yang mengidap skizofrenia terdaftar sebagai peserta Program Rujuk Balik (PRB). Terkait hal tersebut, FKTP sebagai gate keeper diharapkan bisa meningkatkan kompetensinya dalam menangani penyakit kejiwaan sehingga angka rujukan bisa diminimalisir,” kata Ghufron. 

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS yang mengalami gangguan jiwa, Ghufron menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan beberapa inovasi, seperti layanan telekonsultasi dengan dokter FKTP, kebijakan iterasi peresepan obat untuk pelayanan obat kronis dan obat PRB, antrean online yang terintegrasi dengan Mobile JKN, serta penyediaan data informasi ruang rawat inap di rumah sakit melalui Mobile JKN.

Menurut Ghufron, kesehatan jiwa dan fisik saling berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya, Ghufron berharap FKTP dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas, dan stakeholder terkait lainnya untuk gencar mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa, serta menanamkan kesadaran untuk memberikan perhatian lebih kepada penderita gangguan jiwa. 

“Misalnya, ada pasien JKN-KIS yang menderita skizofrenia. Kami berupaya memberikan jaminan kesehatan yang bermutu dan tidak diskriminatif, serta menyediakan akses layanan kesehatan yang memadai melalui Program JKN-KIS. Di sisi lain, kami berharap FKTP mengedukasi masyarakat bahwa penderita gangguan jiwa butuh dukungan keluarga dan orang-orang sekitar. FKTP juga dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah atau komunitas kesehatan jiwa untuk mengadakan kegiatan rutin agar penderita skizofrenia tersebut bisa kembali berfungsi di masyarakat,” jelas Ghufron.

Acara tersebut juga diisi oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan RI, dr. Celestinus Eigya Munthe; Kepala Bidang Jaminan Kesehatan P2JK Kementerian Kesehatan RI, dr. Yuli Farianti; Psikiater RSUP dr. Sardjito Yogyakarta, dr. Ronny Triwirasto; dan praktisi kesehatan jiwa lainnya.