08 Mei 2020
  |  
Dilihat : 5094 kali

Ini Peran BPJS Kesehatan dalam Penanganan Covid-19

Jakarta, Jamkesnews – Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa BPJS Kesehatan diberi penugasan khusus dari Pemerintah untuk melakukan proses verifikasi klaim rumah sakit atas pemberian pelayanan kesehatan akibat bencana wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Melalui surat Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang Penugasan Khusus Verifikasi Klaim Covid-19, BPJS Kesehatan menindaklanjuti penugasan tersebut. 

Sementara itu sebagai dasar BPJS Kesehatan melaksanakan verifikasi klaim Covid-19, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menkes nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 19 (Covid-19).  

“Baik secara regulasi, sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang sudah disiapkan, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit, sudah dilaksanakan sejak kami terima surat penugasan tersebut. Pemerintah daerah juga sudah kami sosialisasikan melalui Kantor Cabang, sehingga dapat mendorong percepatan pengajuan klaim bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19,“ ujar Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan, Budi Mohamad Arief, dalam Konferensi Pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jumat (08/05).

Budi juga mendorong rumah sakit untuk segera melakukan pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan agar arus kas rumah sakit dapat terus terjaga. Ia menjamin BPJS Kesehatan melalukan proses verifikasi klaim sesuai dengan ketentuan, akuntabel, transparan sesuai dengan prinsip good governance. Hal yang wajib dilakukan oleh BPJS Kesehatan sama halnya saat selama mengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Untuk itu, kami mendorong rumah sakit untuk sebaik mungkin menyiapkan berkas pendukung verifikasi klaim, agar prosesnya tidak mengalami kendala dan sesuai petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Tentu hal ini harus menjadi perhatian rumah sakit, walaupun dalam situasi darurat, kita tetap harus tetap taat pada tata kelola dan regulasi, karena setalah kondisi masa darurat berlalu kita dapat mempertanggungjawaban dengan baik,” tambah Budi.

Sumber pembiayaan klaim pasien Covid-19 ini berasal dari DIPA Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan  atau sumber lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa kadaluarsa klaim adalah 3 bulan setelah status pandemi/wabah dicabut oleh Pemerintah. Budi juga menekankan bahwa penugasan ini tidak mengganggu operasional Program JKN-KIS.

Budi menjelaskan, alur pengajuan klaim Covid-19 dimulai dari rumah sakit mengajukan permohonan pengajuan klaim secara kolektif melalui email ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan Dinas Kesehatan. Adapun berkas pendukung verifikasi diajukan melalui aplikasi Eklaim INA-CBGs. Kementerian Kesehatan dapat memberikan uang muka paling banyak 50% dari jumlah klaim yang diajukan. Berkas klaim pasien Covid 19 yang dapat diajukan adalah yang dirawat sejak tanggal 28 Januari 2020.

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim sesuai dengan ketentuan yang ada dalam petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan. Setelah melakukan verifikasi BPJS Kesehatan akan menerbitkan Berita Acara Verifikasi pembayaran tagihan klaim pelayanan kepada Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan diberi waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam proses verifikasi klaim tersebut. Selanjutnya, setelah diserahkan berita acara verifikasi, Kementerian Kesehatan akan membayarkan klaim kepada rumah sakit setelah dikurangi uang muka yang telah diberikan sebelumnya. Biaya klaim akan ditransfer ke rekening instansi pemohon (rumah sakit) oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari kerja.

Adapun, kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah Pasien yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan  Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berusia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta serta ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta, baik itu WNI ataupun WNA yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Baik itu peserta JKN-KIS maupun belum terdaftar, atau rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau tidak, dapat dilakukan klaim pelayanan. Untuk itu kami juga menghimbau rumah sakit yang mengalami kesulitan dengan segera berkoordinasi dengan kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat,” kata Budi.

Selain mendapatkan penugasan verifikasi klaim Covid-19, BPJS Kesehatan juga melakukan sejumlah dukungan BPJS Kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Pertama, melakukan pengalihan layanan konvensional ke layanan digital. Sejumlah pelayanan administrasi yang biasanya dilakukan di Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota, dialihkan ke aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. Selain untuk mencegah risiko penularan virus corona, layanan menggunakan aplikasi Mobile JKN dan BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 dapat mempermudah peserta melakukan urusan administratif tanpa harus mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menginisiasi dan menggalang dana kemanusiaan lewat GEBAH Corona. BPJS Kesehatan menyerahkan bantuan berupa Alat Perlindungan Diri (APD) kepada para tenaga medis dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut merupakan hasil dari aksi penggalangan dana melalui Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona) yang diprakarsai BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Republika.

Dukungan lain yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah terkait pendataan peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan memberikan data Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3, khususnya yang menunggak, sebagai proksi untuk mereka yang berpotensi menjadi “mendadak tidak mampu” akibat pandemi Covid-19, sehingga memperoleh kesempatan mendapatkan jaring pengaman sosial. []