Bandung, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Bandung menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang pada Jumat (19/11). Kunjungan tersebut bertujuan memahami upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan warga tidak mampu yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar mendapatkan bantuan pemerintah, dalam hal ini kepesertaan JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Muhammad Fakhriza mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan bahwa Kota Bandung sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) per 1 Januari 2018. Menurutnya, hal tersebut tak lepas dari dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang terus memperkuat sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kepesertaannya JKN-KIS, termasuk juga menganggarkan pembiayaan.

“Capaian UHC Kota Bandung sangat didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bandung, salah satunya dengan dibentuk Peraturan Wali Kota Nomor 1457 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan untuk Penduduk Kota Bandung. Dengan telah dicapainya UHC, masyarakat Kota Bandung memiliki kepastian jaminan kesehatan. Bahkan jika ada yang belum terdaftar JKN-KIS, Pemkot Bandung dapat mendaftarkan penduduknya dengan kepesertaan langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari,” ungkap Fakhriza.

Lebih lanjut, Fakhriza menyampaikan bahwa untuk warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pendaftaran dapat dilakukan di Puskesmas atau rumah sakit. Sedangkan untuk warga yang sehat, dapat di data melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) lalu kemudian diteruskan ke Dinas Sosial Kota Bandung untuk masuk dalam data masyarakat miskin melalui Surat Keputusan Wali Kota.

“Tentunya untuk didaftarkan dalam program JKN-KIS sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja (PBPU-BP) yang iurannya dibayarkan Pemerintah Kota Bandung, ada syarat yang harus dipenuhi, salah satunya warga bersedia untuk didaftarkan dan dirawat di Kelas 3,” jelasnya.

Salah satu Anggota DPRD Kota Padang, Elly Trhisyanti menyatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, untuk penerima bantuan dari pemerintah wajib masuk dalam DTKS. Pada kenyataannya, untuk DTKS ini masih banyak terdapat kekeliruan dan tidak tepat sasaran. Oleh karenanya Elly menuturkan, kunjungan ke BPJS Kesehatan ini di inisiasi untuk melihat bagaimana pola yang ada di Kota Bandung dalam mengatasi warga yang tergolong tidak mampu namun termasuk non DTKS.

“Selama ini, BPJS Kesehatan tentu ikut merasakan jeritan masyarakat yang tidak mampu namun kondisinya sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Untuk itu kami ingin belajar bagaimana caranya agar jaminan kesehatan dapat diakses secara merata. Seperti yang sudah kami dapatkan pada kesempatan ini, peran Kepala Daerah sangat penting dalam membuat kebijakan dan gebrakan untuk masyarakat. Tentu, saya rasa UHC sangat membantu dalam penanggulangan masalah jaminan kesehatan bagi masyarakat,” terangnya. (BS/rm)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI