Langgur, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Forum Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Tahap II 2021 secara daring, Selasa (16/11). Kegiatan tersebut sebagai komitmen BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan, menyampaikan mengenai cakupan kepesertaan Program JKN-KIS di Kabupaten Maluku Tenggara dan perlu penambahan alokasi anggaran Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) Pemda dan segmen aparat desa.

“Terkait cakupan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini sebesar 74,98% dengan total jumlah peserta JKN-KIS sejumlah 96.047 jiwa. Kami berharap pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dapat menambah anggaran PBPU Pemda pada tahun 2022 untuk meningkatkan jumlah cakupan kepesertaan. Harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara," ujar Mondang.

Asisten Administrasi dan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Martinus Mon, menyampaikan pentingnya forum komunikasi ini diadakan, agar menjadi wadah penyampaian kendala dan solusi untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Maluku Tenggara.

“Begitu banyak hal yang diungkapkan tadi, dan ini menjadi catatan bagi kami pemerintah daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap kendala yang dihadapi. Saat ini sudah hadir pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara yang bisa memberikan masukan terkait dengan apa yang sudah dijabarkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon," tutur Martinus.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Bernardus Rettob  berkomitmen melakukan tindak lanjut beberapa hal yang menjadi catatan dalam kegiatan tersebut.

“Kami akan memberikan informasi kepada Bupati dan Sekretaris Daerah mengenai penganggaran bantuan iuran PBPU Mandiri Kelas III, PBPU Pemda, dan Pendaftaran Pegawai Non Pegawai Sipil Daerah (PNPNSD) Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2022. Semoga hasil kegiatan hari ini dapat segera ditindaklanjuti, sehingga tim anggaran nantinya dapat memprioritaskan penganggaran iuran tersebut di tahun 2022," ujar Bernardus. (yr)