Pontianak, Jamkesnews - Sebagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri Pontianak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada 50 Badan Usaha yang menunggak iuran Program JKN-KIS. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Adiwan Qodar menjelaskan keberhasilan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS berkat adanya dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu badan usaha.

"Dengan jumlah peserta yang hingga saat ini terus bertambah, hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh mitra kerja, termasuk juga badan usaha yang telah mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS. Namun, tugas dan tanggung jawabnya bukan hanya sampai di situ, para pemberi kerja juga diwajibkan untuk membayar iuran kepesertaan JKN-KIS para pekerja secara rutin sehingga bisa menjaga status kepesertaannya tetap aktif," kata Adiwan, Selasa (16/11).

Dirinya menambahkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial. Melalui Gotong -Royong seluruh elemen masyarakat maka pelaksanaan program JKN-KIS dapat berjalan berkesinambungan.

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pontianak, Budi Susilo menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut bukan hanya dilakukan untuk memberikan pemahaman lanjutan kepada para perwakilan badan usaha yang hadir, namun juga untuk diingatkan agar setiap pemberi kerja wajib mematuhi regulasi yang telah disepakati bersama dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

“Salah satu tujuan pemanggilan dan edukasi ke badan usaha adalah agar kita semua memahami filosofi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini berjalan berdasarkan budaya nenek moyang kita yaitu Gotong-Royong, seluruh pemangku kepentingan harus bergotong-royong agar Program ini berjalan dengan baik," tutur Budi.

Budi mengatakan sesuai dengan regulasi yang ada, terdapat ketentuan sanksi bagi setiap orang termasuk pemberi kerja yang tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai peserta JKN-KIS. Namun semua berharap tentu jangan sampai tahap kepada pengenaan sanksi.

"Semua permasalahan dapat kita diskusikan bersama untuk dicarikan jalan keluar terbaik agar seluruh badan usaha yang masih menunggak iuran dapat segera melaksanakan kewajibannya," tambah Budi.

Di akhir kegiatan tersebut, Adiwan juga menginformasikan terkait kemudahan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada pesertanya dalam mengakses layanan. Menurutnya, dengan hadirnya inovasi digital dari BPJS Kesehatan, Peserta JKN-KIS dapat memanfaatkan gawainya dalam mengakses pelayanan. 

Melalui Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA), peserta dapat mengakses layanan seperti Pendaftaran Baru, Penambahan Anggota Keluarga, Pengaktifan Kembali Kartu, Pindah Jenis Kepesertaan , Perubahan/Perbaikan Data, Perubahan FKTP, Pengurangan Anggota Keluarga, dan Perubahan Kelas Rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama cukup melalui nomor Whatsapp masing-masing Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat," katanya.

Melalui layanan digital seperti chat, peserta tidak perlu mengantre di Kantor Cabang, nantinya, admin PANDAWA akan siap melayani kebutuhan peserta JKN-KIS. Selain itu, Adiwan menyebut BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan Care Center 24 jam yang dapat dihubungi peserta melalui BPJS Kesehatan Care Center 165. (FR/yl).