Banda Aceh, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh kembali melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh pada Selasa (16/11) di Aula Kejari Banda Aceh.

Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Edi Ermawan pada kegiatan Penandatanganan MoU tersebut menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang berinisiatif melanjutkan Kesepakatan Bersama dengan Kejari Banda Aceh yang sebelumnya sudah ada. Menurut Edi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, BPJS Kesehatan tentu terkadang bersinggungan dengan permasalahan hukum.

“Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini merupakan lanjutan kerja sama pada tahun-tahun sebelumnya yang sudah ada. Ini merupakan langkah nyata dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran dua lembaga di dalam meningkatkan kontribusi bagi pembangunan nasional sesuai dengan peran masing-masing,” lanjut Edi.

Edi menambahkan bahwa selama ini telah dilakukan berbagai kegiatan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut. Salah satunya penerbitan 31 Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS Kesehatan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal penagihan terhadap badan usaha yang tidak patuh untuk mendaftarkan pekerjanya atau menunggak iuran JKN-KIS.

“Untuk tahun 2021, Kejaksaan Negeri Banda Aceh sudah mampu mengembalikan atau melakukan pemulihan keuangan negara dan melakukan pengawasan kepatuhan badan usaha setiap semester dalam bentuk Forum Koordinasi dan Kepatuhan dengan melibatkan unsur dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas PTSP dan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Aceh,” kata Edi.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar mengatakan ada tiga hal yang menjadi penilaian sebuah badan usaha dikatakan sebagai badan usaha yang patuh yaitu dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran, dan pelaporan data pekerja kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kajari Banda Aceh dan tim yang telah membantu melakukan upaya-upaya salah satunya pemanggilan terhadap badan usaha yang tidak patuh. Untuk ditahun 2021 ini ada 114 badan usaha yang tidak patuh. Dan yang telah kita limpahkan ke Jaksa Pengacara Negara sebanyak 31 badan usaha dan telah berhasil melakukan penyelamatan uang negara. Diharapkan Program JKN-KIS ini dapat terus berkesinambungan,” ungkap Neni. (HA/rq)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI