Soreang, Jamkesnews - Demi meningkatkan Kepatuhan Badan Usaha terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Soreang menerapkan mekanisme Complience Express For Company (Co-Ex). Co-Ex merupakan layanan cepat ditujukan untuk menjaga kepatuhan badan usaha dalam memenuhi regulasi yang telah diatur, berupa registrasi badan usaha, penambahan, penonaktifan, perubahan data peserta, pembayaran iuran, dan pemberian informasi mengenai Program JKN-KIS kepada badan usaha.

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Rani Mardiani mengatakan metode Co-Ex merupakan salah satu inovasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk menindak badan usaha yang belum patuh terhadap regulasi-regulasi yang berlaku pada Program JKN-KIS. 

"Dengan metode Co-Ex kami mengundang beberapa badan usaha untuk datang ke kantor dengan membawa data-data yang dibutuhkan. Dengan metode ini kami harapkan mampu meningkatkan kesadaran badan usaha akan pentingnya jaminan kesehatan bagi pekerjanya. Kegiatan pemeriksaan dengan metode Co-Ex ini dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kami telah mendata badan usaha mana saja yang dapat dilakukan pemeriksaan dengan Co-Ex,” ungkap Rani, Senin (15/11).

Rani mengatakan adalah salah satu kewajiban pemberi kerja atau pengusaha adalah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Program JKN-KIS. Ia juga menambahkan dengan mendaftarkan pekerja sebagai peserta berarti badan usaha telah memberikan hak konstitusional bagi para pekerjanya, sehingga diharapkan badan usaha dapat mendukung dan patuh dalam mendaftar, patuh dalam melaporkan data peserta dan patuh membayar iuran.

"Tertuang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan salah satu kewajiban pemberi kerja atau pengusaha adalah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Program JKN-KIS kepada BPJS Kesehatan, dalam melakukan pendaftaran kepada BPJS Kesehatan pemberi kerja wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar," jelas Rani.

Pada kesempatan yang sama, salah satu Person in Charge Badan Usaha, Hendra yang mengikuti Co-Ex mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat khususnya bagi badan usaha dalam memberikan jaminan kesehatan bagi pekerja.

“Terus terang banyak hal-hal yang benar-benar baru kami ketahui terkait Program JKN-KIS bagi Badan Usaha. Kami juga mendapatkan penjelasan terkait Hak dan Kewajiban Badan Usaha terhadap Program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. Menurut saya kegiatan ini sangat bermanfaat, tentunya sebagai badan usaha kami berkomitmen penuh untuk patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Hendra. (BS/HS) 

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI