Pekanbaru, Jamkesnews – Dalam pertemuan koordinasi yang digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau pada Senin (8/11), Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Ertawati menyampaikan bahwa kasus tuberculosis (TBC) di Indonesia menempati urutan kedua setelah India di dunia yaitu setara dengan 11 kematian per jam.

“Dengan kondisi pandemi, kasus TB (TBC – red) menjadi sedikit “terabaikan”, padahal bisa saja kita sedang duduk bersebelahan dengan pengidap TB tapi kita tidak tahu karena kurangnya tracing. Perlu adanya peran serta bersama dari stakeholders terkait, karena Dinkes (Pemprov – red) tidak bisa sendiri,” terang Ita, begitu ia biasa dipanggil.

Lebih lanjut Ita menyampaikan bahwa pertemuan koordinasi ini berlangsung selama dua hari, dimana hari pertama khusus paparan yang disampaikan oleh Ketua Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanggulangan Tuberkulosis (Kopi TB) Provinsi Riau, dr. Indra Yovi, Sp.P(K), lalu dilanjutkan dengan paparan dari BPJS Kesehatan oleh Asisten Deputi Bidang PKKC Kedeputian Wilayah Sumbagteng Jambi, Rizka Adhiati perihal Penjaminan Pelayanan TB dalam Program JKN. Dan di hari kedua pertemuan dilanjutkan dengan agenda diskusi di antara peserta pertemuan yang terdiri dari para stakeholders terkait.

Dalam paparannya, Rizka kembali menekankan ketentuan penjaminan TB sebagaimana diatur di Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan hingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN. Bahwa terhadap pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain tidak dapat dijaminkan ke Program JKN, tentunya untuk menghindari double costing.

"Pelayanan kesehatannya dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tinkat Pertama (FKTP/Puskesmas, Klinik, dokter praktek perorangan) yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan sudah termasuk bagian dari kapitasi (skema pembayaran pelayanan kesehatan di FKTP). Sementara di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL/RS atau Klinik Utama) tetap dapat diklaim sesuai tarif INA-CBG''s. Obat menggunakan obat program sebagaimana tertera dalam Permenkes 71/2013 tentang Pelkes JKN. Dan mulai 2019 yang lalu, agar TB lebih optimal pelaksanaannya di FKTP, telah diinisiasi rujukan horizontal antar FKTP, dari klinik ke Puskesmas," terang Rizka. 

Lebih lanjut, Rizka menekankan 3 Pilar End TB Strategy oleh World Health Organization (WHO) dalam upaya menghentikan TB dan menyampaikan bahwa peran BPJS Kesehatan ada di poin nomor 1 dan 3. Harapannya tentu di poin 2 yakni dengan mengoptimalkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan dan sistem pendukungnya. Perbaikan terhadap pemenuhan kebutuhan dan distribusi faskes hingga optimalisasi pelayanan primer dalam kegiatan promotif preventif edukasi kepada masyarakat tentu tak kalah penting dilakukan.

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI