Cianjur, Jamkesnews - Pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menderita Tuberkolosis dapat dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang merupakan bagian dari pembayaran kapitasi dan di rumah sakit tetap dapat diklaimkan sesuai tarif INA-CBGs. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur, Mutia Annisa dalam kegiatan Workshop Implementasi Strategi dan Intervensi District-based Public Private Mix (DPPM) di Tingkat Provinsi di Cianjur, Kamis (14/10).

“Sesuai dalam ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta penderita Tuberkulosis pelayanannya dapat dilakukan di FKTP yang merupakan bagian pembayaran kapitasi dan di FKRTL yang dapat di klaim sesuai tarif INA-CBGs," ujar Mutia.

Mutia menjelaskan untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan untuk pelayanan peserta penderita Tuberkulosis, dijamin dalam program pemerintah selain program Jaminan Kesehatan, yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang  Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN.

“Sampai dengan tahun 2019 Tuberculosis merupakan salah satu  diagnosa rujukan non spesialistik  terbanyak, yang dalam penanganannya akan berjalan optimal melalui peran peningkatan fungsi (FKTP) sebagai Gate Keeper dan pemenuhan sarana prasarana penunjang dan obat di FKTP,” kata Mutia.

Optimalisasi Pelayanan Tuberculosis di FKTP tersebut dapat diupayakan melalui rujukan horizontal FKTP, dimana diantara FKTP baik itu Puskesmas atau FKTP lainnya mengoptimalkan jaringan pelayanan tingkat pertama yang tersedia seperti laboratorium, apotek dan bidan. Dengan demikian kasus diagnosa non spesialistik seperti Tuberculosis pun dapat tertangani dengan baik dan sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Lucya Agung Susilawati mengatakan bahwa tujuan kegiatan workshop ini adalah untuk meningkatkan koordinasi berkelanjutan antara pihak-pihak terkait dalam pelayanan Tuberkulosis.

“Dengan selarasnya kebijakan serta di dukung oleh peran penting pihak-pihak terkait, diharapkan implementasi pelaksanaan penjaminan pelayanan tuberkulosis dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Lucya.

Lucya berharap BPJS Kesehatan ikut berperan dalam menyukseskan program Temukan TBC Obati Sampai Sembuh (TOSS) melalui proses kredensialing FKTP agar para Klinik Swasta ikut bertanggung jawab terhadap penanganan kasus Tuberkulosis  di Jawa Barat. (BS/ne)