Sumedang, Jamkesnews – Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Sumedang, ungkap Dwi Erdiana meminta kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk tidak panik saat mengetahui kepesertaannya dinonaktifkan. Dwi menyebut, peserta masih dapat mengaktifkan kembali dengan mengajukan permohonan agar dapat dimasukan kembali ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Dinas Sosial.

Sebelumnya, sesuai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Sosial Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan PBI-JK Tahun 2021, ada beberapa peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mengalami penonaktifan.

"Alasan penonaktifan PBI-JK ini sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 92/HUK/2021 tentang Penetapan PBI-JK Tahun 2021. Tidak perlu khawatir, karena peserta PBI-JK yang telah dinonaktifkan dapat mengajukan pengaktifan kembali apabila membutuhkan pelayanan kesehatan dan masuk dalam data DTKS. Untuk data yang bisa diaktifkan kembali adalah yang dinonaktifkan paling lama 6 bulan sejak surat keputusan diterbitkan," ungkap Dwi, Rabu (13/10).

 

Dwi menjelaskan, bagi peserta PBI-JK yang kepesertaannya telah nonaktif lebih dari 6 (enam) bulan, peserta dapat mengajukan permohonan agar dapat masuk kembali ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Dinas Sosial dengan membawa dokumen kependudukan. Sementara itu, lanjut Dwi, di wilayah Kabupaten Sumedang sendiri ditetapkan sebanyak 42.778 dan dinonaktifan Kabupaten Majalengka sebanyak 38.917. Sedangkan untuk Kabupaten Subang ditetapkan sebanyak 102.984, dinonaktifkan.

“Peserta PBI-JK dapat mengecek status keaktifannya. Bisa melalui Care Center 165, CHIKA 08118750400, atau bisa datang ke Kantor Cabang Terdekat. Jika mendapati kartunya tidak aktif, langsung melapor ke Kantor BPJS Kesehatan, diberi tanda hasil validasi dan langsung dilaporkan ke Dinsos dengan membawa KTP elektronik, KK, dan Kartu JKN-KIS nya,” tegas Dwi.

Berdasarkan dokumen kependudukan, selanjutnya Dinas Sosial akan menerbitkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP) Cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan pengaktifan kembali status kepesertaan PBI-JK yang membutuhkan layanan kesehatan. Setelah aktif, kartu dapat langsung digunakan kembali di fasilitas kesehatan.

Kepala Bidang Dinas Sosial, Komar berharap peserta PBI-JK yang mendapat kartunya nonaktif dapat segera melakukan pengaktifan kembali. Hal tersebut agar ketika peserta membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tidak ada kendala dan manfaat jaminan kesehatan dapat terus dirasakan.

"Karena kita tidak tahu kapan datangnya sakit. Jadi lebih baik selalu dipastikan kartu JKN-KIS nya aktif sehingga dapat digunakan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan," harap Komar. (BS/A)