Jakarta Timur, Jamkesnwes - BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur terus memastikan seluruh pekerja dilingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur terlindungi ke dalam Program JKN-KIS. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, M. Ichwansyah Gani dalam kegiatan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur Semester 2, Rabu (13/10).

Ichwansyah menjelaskan BPJS Kesehatan terus melaksanakan pemeriksaan kepada badan usaha untuk meningkatkan kepatuhannya dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hingga saat ini, pihaknya masih menemukan adanya badan usaha yang masih belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS.

"Untuk itu, dalam kegiatan pertemuan ini yang melibatkan seluruh pihak, kami meminta dukungannya untuk bersama-sama meningkatkan kepatuhan badan usaha untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Program JKN-KIS. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan hak perlindungan berupa jaminan kesehatan kepada seluruh pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan rasa aman," kata Ichwansyah secara daring.

Ichwansyah menjelaskan ada 5 ruang lingkup pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan yang ada di BPJS Kesehatan tahun 2021. Pertama, pengawasan terhadap badan usaha yang belum terdaftar, kedua pengawasan terhadap badan usaha yang mendaftarkan sebagian tenaga kerjanya.

"Ketiga, pengawasan terhadap badan usaha yang melaporkan Sebagian gaji atau upah, pengawasan terhadap badan usaha yang terdaftar belum lengkap anggota keluarganya dan terakhir pengawasan terhadap badan usaha setor iuran,” lanjut Ichwansyah.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta Timur, Galuh Prasiwi mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha, diantaranya adalah badan usaha menyamakan semua data gaji para pekerjanya sesuai dengan UMP DKI Jakarta.

"Selain itu, dalam pemeriksaan bersama antara BPJS Kesehatan dan Sudinakertrans, masih ada badan usaha yang belum patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya, badan usaha tidak memenuhi pemanggilan pemeriksaan bersama dan SKK, alamat badan usaha tidak ditemukan, badan usaha tidak beroperasi namun tidak memberitahukan kepada BPJS Kesehatan maupun Sudinakertrans dan badan usaha belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan COEX, pemeriksaan bersama Sudinakertrans dan juga SKK," kata Galuh.

Terakhir, Galuh mendukung upaya BPJS Kesehatan dalam menegakkan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan yang menjadi fokus pada tahun 2021. Dirinya berharap tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan, terus melakukan pemeriksaan bersama, melakukan advokasi kepada badan usaha selaku pemberi kerja untuk tetap memberikan hak pekerjanya dengan tetap membayar iuran JKN, serta melakukan advokasi kepada peserta yang PHK (dengan pemenuhan persyaratan/ kriteria) dapat mengubah segmen (PPU/PBPU/PBI/PD Pemda) sesuai ketentuan. (MN/cp)