Banda Aceh, Jamkesnews – Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi Pekerja Badan Usaha dan anggota keluarganya, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja di Provinsi Aceh Semester I Tahun 2021 pada Jumat (08/10) di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh. Turut hadir pada rapat tersebut dari unsur Pemerintah Aceh yang diwakili oleh Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Aceh, Serikat Pekerja Aceh, BPJS Watch dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Aceh.

“Tujuan dari rapat ini adalah mengoptimalkan perlindungan kesehatan kepada para tenaga kerja, selanjutnya tercapainya komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan, Pemangku Kepentingan Pekerja, Pemberi Kerja, Instansi Ketenagakerjaan serta para pemangku kepentingan lainnya. Kemudian menjadi media koordinasi antar instansi dan Lembaga/organisasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendaftaran, kebenaran data dan kepatuhan membayar iuran, serta mekanisme PHK bagi Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh Neni Fajar saat membuka kegiatan.

Neni melanjutkan, berdasarkan data yang bersumber dari Serikat Pekerja Aceh saat ini jumlah tenaga kerja di Aceh mencapai 2.300.000 pekerja walaupun banyak yang tergabung di dalam UMKM, namun yang baru terdaftar sekitar 155.000 pekerja beserta anggota keluarganya. Menurut Neni jumlah tersebut masih sangat kecil, oleh karena itu Neni berharap agar dapat menjadi perhatian bersama untuk dapat didaftarkan pekerja melalui segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Tentu kita pahami dengan kondisi ekonomi yang belum stabil mungkin menjadi keberatan para pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya melalui segmen PPU tapi harapannya semoga ini menjadi perhatian jika kondisi ekonomi dunia usaha sudah membaik agar tidak menjadi beban Pemerintah Aceh yang selama ini para pekerja memanfaatkan pelayanan kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Aceh (JKA),” ungkap Neni.

Ketua PERSI Aceh Azharuddin menyambut baik kegiatan ini karena merupakan suatu wadah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi terkait kesehatan pekerja. Kemudian pembahasan persoalan yang pernah terjadi seperti penjaminan kesehatan bagi para buruh harian lepas yang tidak didaftarkan jaminan sosial oleh tempatnya bekerja serta bukan penduduk Aceh sehingga tidak dapat didaftarkan menjadi peserta JKA, dan beberapa permasalahan lainnya dalam bidang jaminan kesehatan untuk dicarikan solusi penyelesaiannya.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Aceh Habibi Inseun berharap nantinya agar terkait jaminan kesehatan ini dapat dimasukkan ke dalam Qanun Tenaga Kerja (red: Peraturan Daerah) termasuk pengaturan mengenai hak-hak pekerja setelah di PHK yang didalamnya masih memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.

“Selain itu dalam revisi Qanun Tenaga Kerja tersebut juga dapat dimasukkan bagaimana jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan bagi para pekerja khususnya perempuan yang mengalami kekerasan,” harap Habibi.

Di sisi lain, Ketua Apindo Aceh, Ramli menyambut baik terhadap pelaksanaan Program JKN-KIS di Aceh dan berharap kewajiban mendaftarkan pekerja bagi badan usaha diberikan kepada badan usaha yang memang kondisi finansialnya baik serta mampu memberikan penghasilan sesuai dengan UMP. (HA/rq)