Banda Aceh, Jamkesnews – Kepala Bidang Asuransi Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Laode Muhammad Talib mengajak Pemda serta stakeholder lainnya untuk mendukung program pemerintah terutama dalam sektor kesehatan salah satunya Program JKN-KIS melalui Iuran yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini disampaikan saat menjadi moderator pada kegiatan Evaluasi dan Advokasi Peraturan Presiden 75/2019 beserta aturan turunannya pada pemerintah daerah di Provinsi Aceh pada Kamis (07/10) di Banda Aceh.

Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) se Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah se Aceh serta Perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ini, menghadirkan narasumber dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Dalam Negeri Wasja, kemudian Kasubdit pada Direktorat Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Aditya Nur Islam dan Kepala Bidang Jaminan  Kesehatan Kementerian Kesehatan Doni Arianto serta Asisten Deputi Asisten Deputi Manajamen Iuran PPU BPJS Kesehatan Nungki Malahayati.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar untuk dipenuhi kepada masyarakat. Saat ini biaya kesehatan membutuhkan biaya besar, oleh karena itu negara hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kemudian JKN ini hadir untuk menghindari kemiskinan baru dengan memberikan jaminan melalui pembangunan sistem jaminan kesehatan jika ada masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Agar JKN ini terus dapat berjalan dengan baik dibutuhkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemda untuk melalui pembayaran iuran JKN secara rutin,” ucap Talib.

Lanjut Talib, diharapkan Pemda juga memaksimalkan kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal maka menurutnya menjadi tugas Pemda untuk mengatur keuangan tersebut.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Mariamah dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Aceh yang secara konsisten telah mengintegrasikan masyarakatnya ke dalam Program JKN-KIS melalui Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Sampai dengan 31 Agustus 2021 jumlah peserta JKN-KIS di Aceh berjumlah 5.256.378 jiwa atau sudah 98,71% dari jumlah penduduk artinya Aceh sudah Universal Health Coverage (UHC) atau hampir 100% penduduk Aceh terdaftar ke dalam jaminan kesehatan. Tidak lupa kami mengapresiasi Pemerintah Aceh yang secara konsisten untuk terus menjaminkan kesehatan masyarakatnya sejak tahun 2010 sampai saat ini,” kata Mariamah.

Disisi lain, Mariamah mengungkapkan saat ini BPJS Kesehatan telah membuat inovasi yaitu Aplikasi ARIP (Aplikasi Rekonsiliasi Iuran Pemda) yang merupakan aplikasi bantu untuk memudahkan pihak pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam menghitung dasar perhitungan iuran sesuai dengan aturan berlaku. (HA/rq)