Slawi, Jamkesnews - Organisasi perempuan muslim bagian dari Nahdlatul Ulama (NU), yang biasa disebut Fatayat NU, turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS dengan melaksanakan Program Suara Perempuan Mengawasi JKN-KIS yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Bupati Tegal pada Kamis (07/10).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal, Yusef Eka Darmawan memberikan apresiasi adanya organisasi keagamaan yang memberikan kontribusi atas kesuksesan Program JKN-KIS. Melalui kegiatan pendampingan untuk memastikan kepesertaan JKN-KIS warga Desa Balapulang, Fatayat NU diharapkan dapat menjadi jembatan strategis antara warga dengan BPJS Kesehatan.

"Program JKN-KIS terbuka bagi siapapun rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kesehatan sebagai salah satu pilar kebutuhan dasar manusia perlu diperjuangkan agar dapat dirasakan secara adil dan merata. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan sebagai pengemban amanah untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan menyambut positif peran serta Fatayat NU dalam mengawasi jalannya program ini di masyarakat," ujarnya.

Mendasari Program Global Partnership for Social Accountability (GPSA) Fatayat NU bekerja sama dengan Akatiga yang digandeng oleh World Bank, bergerak pada upaya pendampingan dan advokasi pada para penerima manfaat JKN -KIS. Kader Fatayat NU di Kabupaten Tegal, khususnya kecamatan Balapulang selaku pilot project pada kegiatan ini akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mengawal Program JKN-KIS.

PIC Quality Control Kader Fatayat NU, Isono Sadoko mengatakan Fatayat NU juga akan memastikan status kepesertaan JKN-KIS warga desa Balapulang ini dalam kondisi aktif atau tidak.

"Peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun puskesmas, akan dipantau apakah mendapatkan hak yang sesuai atau tidak di lapangan. Tentunya hal ini tetap didukung data dari BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam sampling data peserta yang dilakukan," imbuhnya.

Yuser berharap dengan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak, penyelenggaraan program jaminan kesehatan ini dapat berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat kesehatan maksimal bagi peserta. (ma/dp)