Banda Aceh, Jamkesnews – Untuk memastikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu, BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh melakukan pembahasan hal tersebut bersama Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) pada kegiatan Forum Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Aceh pada Selasa (05/10) di Banda Aceh. Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Perwakilan Dinas Kesehatan Aceh, Perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh (BPKD), Perwakilan Bapedda Aceh, Perwakilan DPMPTSP Aceh dan Jajaran SKPA lainnya.

“Saat ini adanya potensi pengurangan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) oleh Kementerian Sosial. Untuk itu, maka perlu dukungan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dapat pro-aktif mengajukan penduduk yang layak menerima bantuan dari Pemerintah ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk melakukan penginputan pada aplikasi SIKS-NG yang terlebih dahulu melakukan validasi kependudukan ke Dinas Registrasi dan Kependudukan Kabupaten/Kota untuk dapat kembali dilakukan pengusulan ke Kementerian Sosial melalui surat resmi dari Pemerintah Daerah sehingga mendapat kepastian jaminan kesehatannya,” kata Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh, Mariamah dalam paparan materinya.

Lanjut Mariamah, peserta yang telah dinonaktifkan tersebut dapat diajukan reaktivasi kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dengan mengurus surat Rekomendasi ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, apabila Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah Online maka dapat langsung dilakukan Reaktivasi ke BPJS Kesehatan. Apabila data NIK-nya belum padan maka harus dilakukan pemutakhiran data ke Dinas Registrasi dan Kependudukan Kabupaten/Kota.

“Dukungan lainnya yang kami harapkan adalah agar Pemerintah Aceh menganggarkan kekurangan terhadap anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan memastikan BPKD kabupaten/kota untuk meanggarkan kekurangan iuran bagi PPU Penyelenggara Negara pada APBD-Perubahan tahun 2021 serta menganggarkan kekurangan anggaran Bantuan Iuran untuk Peserta JKN PBPU dan BP Aktif di layanan rawat kelas III,” harap Mariamah.

Menyambung yang disampaikan oleh Mariamah, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) T. Syarbaini menyampaikan untuk pelaksanaan validasi terhadap data DTKS tersebut, diharapkan agar data yang belum sesuai dengan data kependudukan agar dapat dilaporkan ke Dukcapil kabupaten/kota.

“Tujuan dilaporkan ke Dukcapil Kabupaten/Kota adalah untuk dilakukan verifikasi atau pembersihan data agar tidak ada data yang anomali atau tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Diharapkan juga di lingkungan Pemerintah Aceh dapat melakukan kerja sama dengan DRKA atau Dukcapil kabupaten/kota sehingga pelaksanaan verifikasi dan validasi tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa harus melakukan pelaksanaan secara manual untuk dilakukan pengecekan terhadap data yang dimaksud,” jelas Syarbaini.

Di sisi lain, Sekretaris Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah mengatakan terkait dengan Keputusan Menteri Sosial mengenai pengurangan PBI JK, Kementerian Sosial berkoordinasi langsung ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota sehingga proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota selaku pemilik data sehingga penerima bantuan nantinya lebih tepat sasaran. (HA/rq)