Bireuen, Jamkesnews – Dalam upaya memenuhi hak jaminan kesehatan seluruh para pekerja di wilayah Kabupaten Bireuen, BPJS Kesehatan menggandeng Kejaksaan Negeri Bireuen untuk melakukan kunjungan dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan pada Senin (13/09) itu dilakukan untuk memastikan bahwa para pemberi kerja sudah menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bireuen, Eka Natalina Setiani mengatakan bahwa pihaknya mendatangi langsung perusahaan untuk mendorong dan mengedukasi pemenuhan hak jaminan sosial pekerja.

“Hari ini kita dengan kejaksaan menjumpai penanggung jawab 2 perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya, setelah kita edukasi mereka berjanji dan berkomitmen untuk mendaftarkan karena ini (red: Program JKN-KIS) sangat penting, pekerja berhak mendapat jaminan kesehatan sebagai pekerja bukan penerima bantuan iuran,” ujar Eka saat dihubungi tim Jamkesnews.

Lebih lanjut Eka juga menjelaskan bahwa manfaat jaminan pelayanan kesehatan yang akan di dapat sebagai tanggungan badan usaha akan jauh lebih banyak daripada effort atau iuran yang dibayarkan untuk setiap pekerja terdaftar.

“Total iurannya adalah 5% dari penghasilan mereka dengan minimal UMP, pembagiannya 4% dari perusahaan dan hanya 1% yang langsung dari gaji, sedangkan benefit nya bisa untuk 5 anggota keluarga untuk suami, istri, dan 3 orang anak, hak kelas rawat inap juga minimal di kelas II, berbeda dengan JKA (red: Jaminan Kesehatan Aceh),” jelas Eka.

Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bireuen, Maulijar kepada tim Jamkesnews membenarkan bahwa hingga saat ini masih ada beberapa perusahaan di wilayah Bireuen yang belum taat kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Kita beri mereka waktu 1 minggu untuk menyosialisasikannya kepada seluruh jajaran (red: perusahaan) karena ada kendala status pekerja nya, ada yang pekerja tetap dan tidak tetap, jadi sekarang sifatnya kita menunggu jawaban dari mereka,” pungkas Maulijar.

Sedangkan terkait badan usaha yang sampai dengan saat ini tidak mengindahkan imbauan kewajibannya, Maulijar menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memberikan bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan untuk mendorong perusahaan memenuhi hak para pekerja dengan mekanisme penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Nantinya untuk perusahaan yang tidak mengindahkan imbauan, tidak ada itikad baik bahkan bisa dikatakan mereka menghindar dari kewajibannya sesuai dengan undang-undang, maka akan kita tindak lanjuti dengan SKK,” tutup Maulijar. (HA/pm)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI