Tua Pejat, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Padang menggelar Forum Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Semester 2 Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis (9/11). Perluasan peserta, penerimaan iuran dan pelayanan kesehatan menjadi pembahasan utama demi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang baik di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Forum yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kepesertaan dan pelayanan kesehatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan Program JKN-KIS. Antara lain BPJS Kesehatan Cabang Padang beserta tim, Asisten I Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Sosial serta pemangku utama lainnya.

“Hari ini kita telah melaksanakan dua forum yaitu Forum Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan. Forum ini rutin kita laksanakan setiap dua kali dalam setahun. Forum ini mempunyai semangat bekerja bersama untuk meningkatkan perluasan peserta, sustainabilitas iuran, pelayanan peserta untuk forum pemangku utama dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan untuk forum kemitraan. Karena pelaksanaan Program JKN-KIS memerlukan keterlibatan semua pihak stakeholder, diperlukan upaya bersama kepada seluruh masyarakat khususnya Kabupaten kepulauan Mentawai ini,” sebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang Yessy Rahimi.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Jamkesnews, jumlah kepesertaan JKN - KIS sudah mencapai 69,56 persen dari jumlah penduduk di Kepulauan Mentawai per September 2021. Dimana sebanyak 10.400 jiwa telah terdaftar dalam penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui dana sharing anggaran Provinsi dengan Kepulauan Mentawai.

"Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk yang telah terdaftar dalam program JKN - KIS sudah 69,56 persen dari jumlah penduduk. Masih ada dua puluh tujuh ribu lagi masyarakat Kepulauan Mentawai yang belum memiliki jaminan kesehatan. Melalui forum ini kita bersama - sama berupaya jaminan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai," ujar Yessy.

Sementara itu, Asisten I Kabupaten Kepulauan Mentawai Sukirman menyampaikan program JKN - KIS ini tidak bisa berjalan sendiri - sendiri, perlu adanya sinergitas antar stakeholder. Terutama daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kondisi geografis antar pulau cukup jauh, butuh dukungan semua pihak.

"Tantangan yang dihadapi dalam layanan kesehatan adalah kondisi geografis dan internet. Bagaimana layanan kesehatan dan jaminan kesehatan dapat diakses seluruh masyarakat Kepulauan Mentawai. Dukungan semua pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai, Pemerintah Pusat, BPJS Kesehatan serta stakeholder lainnya, termasuk organisasi profesi. Sehingga masyarakat yang ada di desa - desa bisa mengakses layanan kesehatan. Hal inilah bersama - sama kita mencarikan solusinya," ujar Sukirman.