Sungai Penuh, Jamkesnews – Pemerintah Kota Sungai Penuh mendukung penuh penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan tetap melanjutkan cakupan kepesertaan atau Universal Health Coverage (UHC) Kota Sungai penuh yang telah berjalan 3 tahun sejak tahun 2019.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Sungai Penuh, Ahmadi Zubir dalam Forum Komunikasi dengan Para Pemangku Kepentingan Utama Kota Sungai Penuh, pada Kamis,(09/09) di Sungai Penuh. Forum yanag dihadiri oleh para pemangku kepentingan seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas DPMPTSPTK, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Badan Keuangan Daerah dan pemangku kepentingan lainnya tersebut membahas terkait cakupan peserta dari segala segmen dengan peralihan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).

“Kota Sungai Penuh sejak 2019 memang sudah UHC dan kami akan tetap melanjutkan UHC ini untuk tahun 2022. Komitmen kami untuk para Kepala Desa dan Perangkat Desa agar nanti dialihkan kepesertaannya kedalam segmen Peserta PPU. Terkait peraturan yang sedang diproses saat ini tentang sanksi administratif bagi badan-badan usaha dalam kepatuhannya mendaftarkan para pekerja, kami akan terus support sehingga nanti para pekerja juga beralih ke segmen PPU,” kata Ahmadi.

Neri Eka Putri, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo menyambut dengan hangat komitmen pemerintah kota Sungai Penuh untuk mempertahankan cakupan semesta kepesertaan Program JKN-KIS di Kota Sungai Penuh.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kota Sungai Penuh terutama kepada Walikota dan Wakil yang baru dilantik dengan tetap melanjutkan komitmen Walikota sebelumnya untuk mempertahankan UHC dan berlanjut yang ke-4 tahun di tahun 2022 nanti, termasuk komitmen akan mengalihkan para Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada segmen Peserta PPU. Terima kasih saya ucapkan atas support dalam penerbitan peraturan terkait sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu terhadap badan-badan usaha yang belum maksimal mendaftarkan para pekerjanya, hal ini tentu juga meringankan anggaran APBD Kota Sungai Penuh dengan pengalihan segmen kepesertaan yang sudah ditanggung oleh pemberi kerja,” ujar Neri.(AW/ss)