Jakarta Timur, Jamkesnews – Sebagai bentuk upaya dalam percepatan jumlah kepesertaan Program JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU), BPJS Kesehatan terus mendorong bagi badan usaha untuk melaporkan data sebenarnya terkait dengan jumlah pekerja beserta seluruh anggota keluarganya. Hal tersebut diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Timur, M. Ichwansyah Gani dalam kegiatan pertemuan dengan seluruh badan usaha yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur pada Kamis (09/09).

”Ada beberapa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, diantaranya ialah untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan badan usaha yang telah patuh terhadap pelaporan data kepesertaan dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran iuran JKN dan untuk memastikan badan usaha kedepannya tetap tertib dalam pelaporan kepesertaan JKN-KIS serta tertib dalam pembayaran iuran JKN,” pungkas Ichwansyah.

Ichwansyah menjelaskan menurut data yang dimiliki BPJS Kesehatan per per 27 Agustus 2021, warga Kota Administrasi Jakarta Timur yang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS sejumlah 3.152.545 jiwa dari total jumlah warganya yaitu 3.234.003 jiwa sehingga telah mencapai 97,48 % dan 2 (dua) segmen peserta terbanyak yaitu segmen PBI APBD sebanyak 1.296.794 diikuti oleh segmen PPU sebanyak 1.253.795.

"Kami mengapresiasi kepada badan usaha yang sudah mematuhi terhadap pelaporan data kepesertaan dan pembayaran iuran setiap bulannya. Tidak hanya sampai di sini, kami juga terus mendorong kepada badan usaha untuk terus mempertahankan kepatuhannya terhadap pelaporan jumlah kepesertaannya dan juga kami terus mendorong bagi badan usaha untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan jumlah kepesertaannya sehingga bisa menciptakan penyelenggaraan Program JKN-KSI yang sustain," tambah Ichwansyah.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, Galuh Prasiwi mengatakan jumlah kepesertaan JKN-KIS di wilayah Kota Jakarta Timur sudah mencapai 97,48%. Jumlah tersebut didominasi oleh peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Kami memang menekankan bahwa jenis kepesertaan PBI ini diperuntukan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Dengan begitu, kami mengimbau kepada badan usaha untuk mendaftarkan pegawainya menjadi peserta PPU bukan peserta PBI karena hal ini juga berkaitan dengan program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang karyawannya terdaftar sebagai peserta PPU," tambah Galuh.

Galuh menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi kepada badan usaha yang telah membayarkan iuran JKN secara tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan badan usaha dalam membayar iuran JKN-KIS merupakan sesuatu dukungan bagi BPJS Kesehatan untuk mewujudkan indonesia yang lebih sehat.(MN/cp)