Jakarta Pusat, Jamkesnews – Sebagai langkah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan terus mengupayakan memperluas cakupan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat Herman Dinata Mihardja berharap bagi FKTP yang belum bekerja sama agar bermitra dengan BPJS Kesehatan sehingga bisa memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan.

"Kami berterimakasih kepada seluruh FKTP yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS. Kami juga terus mengupayakan memperluas akses mendapatkan pelayanan kesehatan bagi peserta khususnya di FKTP. Kami juga terus mendorong bagi FKTP yang belum menjadi mitra BPJS Kesehatan agar dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada peserta," kata Herman dalam kegiatan sosialisasi kepada FKTP non provider BPJS Kesehatan secara daring, Rabu (08/09).

Herman mengungkapkan hingga saat ini terdapat 82 FKTP di wilayah Jakarta Pusat yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, diantaranya 2 Klinik Polri, 9 Klinik TNI, 34 Klinik Pratama dan 37 Puskesmas. Total peserta yang terdaftar pada FKTP tersebut pun secara keseluruhan berjumlah sekitar 1,1 juta jiwa.

Selain itu, Herman menambahkan diskresi terhadap perizinan fasilitas pelayanan kesehatan pun telah diberikan kepada FKTP yang ingin melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan di masa pandemi saat ini, yaitu dengan membuat pernyataan komitmen. Herman menuturkan bahwa pernyataan komitmen tersebut berlaku bagi FKTP yang sedang mengajukan izin operasional untuk pertama kali atau yang sedang melakukan perpanjangan izin operasionalnya namun masih terkendala, maka dinyatakan masih tetap berlaku selama satu tahun sejak status Bencana Nasional Covid-19 dinyatakan dicabut oleh pemerintah.

“Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, FKTP non provider mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga ketersedian FKTP di wilayah Jakarta Pusat dapat terpenuhi, yang tentunya memenuhi mutu layanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu peserta JKN-KIS mempunyai banyak pilihan dan alternatif lain dalam mengakses layanan kesehatan pada tingkat pertama,” ungkap Herman.

Salah satu perwakilan Asklin yang hadir pada kegiatan ini, Sintha Kesuma Dewi berharap kepada FKTP non provider dapat memahami prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Jangan takut untuk bekerja sama sebagai mitra BPJS Kesehatan, terlebih relaksasi telah diberikan bagi yang izin operasional dan akreditasinya memiliki kendala. Prosedurnya kerjasamanya pun tidaklah sulit, namun memang harus terlebih dahulu memenuhi klasifikasi yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan, dan telah memenuhi nilai kredensialing yang telah ditetapkan,” ungkap Sintha. (WB/rr)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI