Hulu Sungai Utara, Jamkesnews – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Barabai menyelenggarakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tahap II Tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kamis (15/7).

Dalam forum yang diselenggarakan secara daring, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Chohari menyampaikan bahwa, tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan terwujudnya kerjasama yang baik antara BPJS Kesehatan dengan instansi terkait dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja.

“Dukungan dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DMPTSPNaker) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dapat mewajibkan setiap Badan Usaha terdaftar sesuai domisili operasinal badan usahanya juga sangat diperlukan untuk terus memberikan layanan kesehatan kepada para pekerja yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” ungkap Chohari.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPNaker) Kabupaten Hulu Sungai Utara, M. Syarif Fajerian Noor, mengungkapkan pihaknya telah melakukan beberapa terobosan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dan pemberian izin usaha. Saat ini telah diberlakukan ke dalam SOP dan SPP pengurusan perizinan sehingga dalam setiap pengurusan izin usaha wajib menyertakan syarat Badan Usaha maupun Perorangan yang akan melakukan kepengurusan izin agar memenuhi kewajiban mereka terkait dengan kepesertaan program JKN-KIS BPJS Kesehatan.

“Terkait dengan pendaftaran sebagai peserta Program JKN-KIS BPJS Kesehatan maupun bagi yang memiliki tunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan agar melakukan pelunasan terlebih dahulu,” ungkap Syarif.

Selain itu, Syarif juga menambahkan bahwa dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diselenggarakan oleh pihaknya juga selalu mengingatkan terkait kewajiban pemberi kerja terkait kepesertaan program JKN-KIS. Badan usaha yang menunggak pembayaran,  akan menjadi perhatian DPMPTSPNaker agar dalam setiap mengurus perizinan akan diingatkan untuk  melakukan pengurusan hal tersebut terlebih dahulu baru dapat kami layani pengajuan izinnya. Terlebih lagi saat ini telah terdapat Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga pelayanan BPJS Kesehatan dan DPMPTSPNaker sangat mudah diakses oleh masyarakat.

Hingga saat ini, kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) telah berkontribusi sebesar 30% atau sebanyak 30.259 jiwa dari total 231.275 jiwa yang terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (KA/fs)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI