Hulu Sungai Utara, Jamkesnews – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara, Novan Hadian, menyatakan meski dalam masa pandemi Covid-19 upaya penegakan kepatuhan Badan Usaha (BU) harus terus dilaksanakan. Hal ini disampaikan Kajari dalam kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara tentang Penanganan Masalah hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara, Kamis (15/7).

Menurut Kajari, Kesepakatan Bersama yang sudah disepakati tidak boleh hanya berjalan di atas kertas saja, melainkan perlu upaya nyata dari seluruh pihak terkait dalam rangka mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan dari Kesepakatan Bersama itu sendiri. Kepatuhan BU agar menjadi perhatian kita bersama agar BU terus berperan aktif memberikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya, karena kesehatan merupakan hal yang sangat prioritas.

“Kami akan terus berupaya untuk membantu dan berkontribusi dalam upaya penegakan kepatuhan Badan Usaha dalam kaitannya dengan BPJS Kesehatan kendati harus bersiasat dengan perkembangan pandemi Covid-19 ini,” tegas Novan.

Novan juga menambahkan tentunya perlu untuk terus menumbukan pemahaman kepada para Badan Usaha bahwa dengan mendaftarkan sebagai peserta program JKN-KIS berarti telah berkontribusi memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh jaminan kesehatan. Poin-poin tersebut, menurut Novan, menjadi sangat krusial sebagai perwujudan dari Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani. Selain itu, Novan juga berharap ke depan tingkat kepatuhan BU akan terus meningkat sehingga penerbitan SKK yang merupakan jalan terakhir penegakan kepatuhan BU akan semakin berkurang.

Senada dengan pernyataan Kajari Hulu Sungai Utara, dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring ini, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Chohari menyampaikan, melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut BPJS Kesehatan Cabang Barabai akan terus berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam upaya penegakan kepatuhan BU.

“Kami berikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam kaitannya mendukung kami menegakkan kepatuhan BU melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK), Bisa dikatakan kerjasama yang telah berjalan ini sangat efektif, sinergi yang lebih harmonis perlu ditingkatkan terutama terkait pemanggilan kedua bagi 22 BU yang belum memenuhi panggilan SKK sebelumnya,” ujar Chohari.

Total peserta JKN-KIS yang terdaftar pada segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) di kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sejumlah 5.190 jiwa yang tersebar dalam 142 Badan Usaha. Terkait penerbitan SKK, Chohari menuturkan bahwa SKK terakhir yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Barabai kepada Kejari HSU berjumlah 48 SKK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 BU berkomitmen untuk membayar, 22 BU belum memenuhi panggilan serta 13 BU telah patuh membayar tunggakan iuran program JKN-KIS BPJS Kesehatan. (KA/fs).

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI