Namrole, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Kabupaten Buru menggelar Forum Komunikasi Tahap I dengan pemangku kepentingan utama Kabupaten Buru Selatan, Senin (12/07).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang Pakpahan menjelaskan mengenai cakupan kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Buru Selatan, termasuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) Pemerintah Daerah, dan aparat desa.

“Harapan kami, Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan penganggaran iuran aparat desa pada APBD Kabupaten Buru Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 119 Tahun 2019, dan dapat dianggarkan pada Anggaran Perubahan tahun 2021,” kata Mondang.

Kepala Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan, Jeane Rinsampessy menyampaikan bahwa iuran JKN-KIS segmen aparat desa sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait namun masih terkendala dalam hal pemenuhan dokumen kelengkapan.

"Untuk iuran JKN-KIS segmen aparat desa, kami telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan. Kami sudah mendorong aparat desa untuk melakukan pendaftaran dalam kepesertaan JKN-KIS namun banyak yang belum menyiapkan dokumen yang diperlukan. Semoga hal ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga mereka dapat mendaftar dan menyetor iuran kepada BPJS Kesehatan," ujar Jeane.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Iskandar Walla menyampaikan bahwa akan segera memproses rencana perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan untuk tahun 2021, sehingga anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi segmen aparat desa bisa segera dialokasikan. 

“Kepala Bappeda dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, saya harap dapat segera mencatat dan memprioritaskan iuran bagi aparat desa karena di bulan Juli ini kita akan melakukan perubahan APBD tahun 2021 dan draft-nya segera diproses,” pungkas Iskandar. (yr)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI