Sanana, Jamkesnews – Untuk menegakan kepatuhan badan usaha terkait kewajibannya dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula. SKK tersebut menjadi dasar bagi Kejari Sula untuk memanggil 5 badan usaha tidak patuh dalam memberikan klarifikasi serta memenuhi kewajibannya. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Burhan saat mengikuti kegiatan Forum Koordinasi Kabupaten Kepulauan Sula, Kamis (15/07).

Burhan mengatakan penegakan kepatuhan badan usaha melalui SKK merupakan salah satu upaya non litigasi sebagai tindak lanjut kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya, selain upaya non litigasi juga dapat dilakukan upaya litigasi melalui pengadilan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dirinya berharap proses penegakan badan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula tidak sampai pada tahap litigasi. Burhan mengingatkan seluruh badan usaha untuk patuh menjalankan kewajibannya dalam Program JKN-KIS.

“Perlindungan kesehatan bagi pekerja merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap pemberi kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada toleransi bagi pemberi kerja yang melanggarnya,” ujar Burhan.

Burhan juga menyampaikan, untuk 5 badan usaha tidak patuh yang masuk dalam SKK dari BPJS Kesehatan, merupakan badan usaha yang tidak patuh dalam hal pembayaran iuran. Selain kewajiban pembayaran iuran, badan usaha juga wajib untuk mendaftarkan keseluruhan pekerjanya dan melaporkan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

“Kelima badan usaha yang tidak patuh telah memenuhi panggilan kami. Mereka juga menyatakan bersedia untuk segera memenuhi kewajibannya,” ungkap Burhan.

Di sisi lain Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula, Abdul Gani Kahar menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula selama ini. Pihaknya juga akan terus mengupayakan langkah-langkah efektif dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha. Untuk itu, pihaknya menggandeng Disnaker dan DPMPTSP dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan badan usaha.

“SKK melalui kejaksaan hanyalah salah satu dari upaya kami untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha dalam Program JKN-KIS. Disnaker dan DPMPTSP juga akan memberikan support kepada kami dengan mengeksekusi program yang telah disepakati bersama,” jelas Gani.

Gani berharap dengan adanya sinergitas yang kuat antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan, DPMPTSP serta Disnaker, tingkat kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula menjadi lebih optimal. Dengan demikian, maka akan berdampak pada peningkatan cakupan kepesertaan dan kolektabilitas iuran.

“Semoga bisa mendongkrak capaian peserta JKN-KIS di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula,” harap Gani. (ap/hp)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI