Mamuju, Jamkesnews – Sistem rujukan online berjenjang terintegrasi merupakan fasilitas dari BPJS Kesehatan yang dapat digunakan masyarakat manakala suatu penyakit memang tidak bisa ditangani oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pada penerapan sistem rujukan online ini masih terdapat kesulitan terutama masalah koordinasi teknis antara FKTP dan FKRTL sehingga kadang menimbulkan keluhan peserta.

Hal ini yang dibahas lebih lanjut dalam pertemuan FKTP dan FKRTL Kabupaten Mamuju yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, Senin (12/07). kegiatan ini diikuti oleh seluruh FKTP dan FKRTL bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mamuju, St. Umrah Nurdin menyampaikan agar sistem rujukan pelayanan kesehatan harus dipastikan berjalan dengan baik.

“Harus ada upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memastikan sistem rujukan berjenjang berjalan dengan baik adalah dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi dan kontrol yang baik dengan melakukan monitoring dan evaluasi,” jelas Umrah.

Dalam kegiatan ini, ia juga memaparkan tentang mekanisme rujukan yang harus dilakukan oleh FKTP maupun FKRTL. Menurutnya, saat ini mekanisme rujukan online berbasis aplikasi sudah berlangsung sejak 2018 tetapi terkadang sistem rujukan online ini masih mengalami kendala di lapangan sehingga harus bisa diselesaikan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Semua pasien yang akan dirujuk dari FKTP wajib mengubungi PIC rujukan/UGD seluruh rumah sakit di Kota Mamuju untuk melakukan konfirmasi pemenuhan persyaratan yakni ketersediaan kamar perawatan, ketersediaan dokter ahli, Ketersediaan penunjang medis. Ditambah dengan hasil pemeriksaan Covid-19,” jelas Hasan.

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, Burgan menegaskan pentingnya pemeriksaan Covid-19 dan koordinasi yang lebih intens lagi dalam menyelesaikan permasalahan rujukan, mengingat wabah yang belum berakhir sampai saat ini.

“Pada era Covid-19 seperti saat ini memang tak bisa dipungkiri pelayanan di fasilitas kesehatan harus benar-benar menyiapkan sarana terkait penanganan kasus Covid-19. Oleh karena itu sangat baik apabila harus dilakukan pemeriksaan Covid-19 sebelum melakukan pemeriksaan rujukan agar menjaga tenaga kesehatan saat ini. Pemeriksaan Covid-19 saat ini tetap menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan di FKTP tanpa membebani peserta JKN-KIS,” ungkap Burgan. (UN/af)

Trending News

MEDIA SOSIAL RESMI