Maybrat, Jamkesnews – Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak lepas dari dukungan berbagai pemerintah daerah, fasilitas kesehatan dan seluruh stakeholders yang terlibat. Guna mengawal pelaksanaan JKN-KIS, BPJS Kesehatan rutin melakukan forum bersama para pemangku kepentingan agar dalam prosesnya dapat berkoordinasi lebih baik lagi untuk mutu pelayanan Program JKN-KIS.

“Dengan adanya forum rutin ini, kami bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya memperkuat sinergi bersama untuk pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Maybrat yang lebih optimal lagi," ujar Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Maybrat, Adhyatma Mujahid.

Dalam forum tersebut, Adhy menyampaikan beberapa poin penting dalam melaksanakan Program JKN-KIS di Kabupaten Maybrat meliputi penambahan anggaran APBD, pengusulan open flag Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten Maybrat, komitmen dan rencana beroperasinya rumah sakit di Kabupaten Maybrat, serta kepesertaan terkait tenaga honorer, kepala desa maupun ijin badan usaha.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot turut hadir dan menanggapi perihal alokasi anggaran APBD Kabupaten Maybrat. Ia pun menyatakan pemerintah daerah Kabupaten Maybrat telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Maybrat. Dengan adanya Program JKN-KIS, kini masyarakat Kabupaten Maybrat dapat terlindungi jaminan kesehatannya dengan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang memadai.

“Dengan JKN-KIS ini, masyarakat cukup menunjukkan kartunya untuk dibawa pergi berobat di fasilitas kesehatan. Saya harapkan mutu pelayanannya dapat lebih dioptimalkan lagi. Adanya forum ini dapat menjadikan bahan evaluasi dan koordinasi bersama kami pihak pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan serta mitra lainnya sehingga nantinya pelaksaannya dapat lebih baik lagi," jelasnya. (TR/ws)