Yogyakarta, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta menyerahkan 23 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta untuk menangani badan usaha yang tidak patuh terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Prabowo mengatakan, SKK yang diserahkan kepada pihak kejaksaan adalah SKK atas ketidakpatuhan badan usaha dalam hal pembayaran iuran atau badan usaha menunggak. Diharapkan peran kejaksaan untuk menangani badan usaha tersebut baik itu melalui mediasi atau upaya lainnya.

“Antara BPJS Kesehatan dengan kejaksaan sudah ada kerja sama terkait penanganan kepatuhan badan usaha dan SKK ini adalah salah satu implementasinya,” katanya, Selasa (08/06).

Dia menjelaskan, SKK merupakan upaya terakhir yang ditempuh BPJS Kesehatan untuk menegakkan kepatuhan badan usaha. Sebelumnya, BPJS Kesehatan melakukan upaya pengawasan dan pemeriksaan bersama dengan Dinas Tenaga Kerja. Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan dan Pengawas Ketenagakerjaan turun langsung ke badan usaha melakukan edukasi dan advokasi agar badan usaha tersebut patuh terhadap regulasi JKN-KIS.

“Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, merupakan kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan seluruh karyawan dan anggota keluarganya ke Program JKN-KIS selain itu badan usaha berkewajiban untuk menyampaikan segala bentuk perubahan baik data karyawan atau data gaji serta membayar iuran tepat waktu. Jika ada potensi badan usaha tidak melakukan kewajibannya, itu yang kami periksa,” tegasnya.

Prabowo berharap dengan adanya sinergitas yang kuat antara BPJS Kesehatan dan kejaksaan, tingkat kepatuhan badan usaha di wilayah Kantor Cabang Yogyakarta menjadi lebih optimal. Dengan demikian, maka akan berdampak dengan peningkatan cakupan kepesertaan dan kolektabilitas iuran.

”Mudah-mudahan bisa mendongkrak untuk mempertahankan capaian Universal Health Coverage hingga 100 persen,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Gatot Guno Sembodo menyatakan dukungannya kepada BPJS Kesehatan yang berkomitmen menegakkan kepatuhan badan usaha. Pihaknya siap membantu menyelesaikan penanganan ketidakpatuhan badan usaha yang dilimpahkan sebagaimana tertuang dalam SKK.

”Langkah awal kami akan memanggil badan usaha tersebut dan mengedukasi dan mediasi sehingga mereka tergerak untuk melakukan kewajibannya,” ungkapnya.(ma/dw)