Karanganyar, Jamkesnews – Dalam rangka menyamakan persepsi dan peningkatan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Surakarta menggelar Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Karanganyar, Selasa (08/06). Kepala BPJS Kesehatan Cabang Surakarta, Yessi Kumalasari mengatakan bahwa per Mei 2021, cakupan kepesertaan di Kabupaten Karanganyar mencapai 80,17 persen dari total penduduk sebanyak 934.303 jiwa.

“Dari capaian tersebut, cakupan paling banyak terdapat di segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 321.098 jiwa, selanjutnya Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 234.434, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 122.019 jiwa, PBPU yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebanyak 49.947 jiwa, dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 21.539 jiwa,” katanya.

Sesuai rekomendasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pendaftaran maupun penganggaran iuran JKN-KIS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib disesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019.

Dalam alur pendaftaran peserta, Kepala dan Perangkat Desa, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan aplikasi e-Dabu KP Desa yang merupakan aplikasi untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pendaftaran administrasi Kepala dan Perangkat Desa.

“Jumlah desa di Kabupaten Karanganyar sebanyak 162 dengan perkiraan jumlah Kepala dan Perangkat Desa sebanyak 2.324 jiwa. Dari rekomendasi kedua kementerian tersebut dan kesuksesan Program JKN-KIS di Kabupaten Karanganyar, diperlukan salah satu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan merevisi Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 agar segera disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Purwati menyampaikan dalam penganggaran iuran PBPU yang didaftarkan Pemerintah Daerah telah dianggarkan sebanyak 22 miliar rupiah dengan perkiraan peserta sebanyak 55 ribu jiwa.

“Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen demi keberlangsungan Program JKN-KIS di Kabupaten Karanganyar. Penduduk yang tidak masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan kami validasi dan verifikasi agar dapat didaftarkan menjadi peserta PBPU yang didaftarkan Pemerintah Daerah. Tak hanya itu, sejak April 2021, Kabupaten Karanganyar telah membayarkan bantuan iuran peserta PBPU dan BP kelas III aktif yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Karanganyar,” ungkapnya. (ma/fe)