Manokwari, Jamkesnews  – BPJS Kesehatan melaksanakan forum kemitraan dan koordinasi pengawasan pemeriksaan kepatuhan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rabu (02/06). Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan menyampaikan bahwa Pemerintah Papua Barat berupaya menjalankan tugas konstitusional dengan memastikan seluruh masyarakat di Papua Barat memiliki jaminan kesehatan.

“Program JKN-KIS ini sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, oleh karena itu saya berharap semua penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah agar dipastikan memegang kartu identitas masing-masing sehingga memudahkannya saat membutuhkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat merupakan salah satu dari sekian provinsi di Indonesia yang cakupan kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 95%.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Direksi Wilayah Papua dan Papua Barat BPJS Kesehatan, Budi Setiawan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat atas keberhasilannya yang telah mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC).

“Pada tahun 2018, khususnya Papua Barat telah mendapat penghargaan dari Presiden sebagai salah satu dari empat provinsi yang sudah mencapai lebih dari 95% penduduk mendapatkan perlindungan sosial khususnya dalam pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada akhir 2020 terdapat 210.000 data kepesertaan warga Papua Barat yang sebelumnya didanai oleh APBN telah dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dikembalikan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan validasi kembali.

“Saya berharap data 210.000 tersebut dapat divalidasi kembali, lalu kemudian diusulkan ke Kementerian Sosial untuk dimasukan dalam skema pendanaan APBN, nanti akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) supaya dapat divalidasi kembali dan mendapatkan hak yang seharusnya,” tuturnya.

Selain itu, juga terdapat peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah bekerja namun belum dialihkan ke segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU). Hal tersebut memerlukan dukungan dari kejaksaan agar peserta PBI segera dialihkan menjadi PPU BU dan penduduk yang tidak mampu dapat diajukan sebagai penggantinya pada segmen PBI.

Ia menambahkan saat ini BPJS Kesehatan juga telah mengembangkan Aplikasi P-care Offline untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang tidak memiliki jaringan internet agar nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. (em)