Manggar, Jamkesnews – BPJS Kesehatan Pangkalpinang menginisiasi kegiatan sosialisasi dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha bersama Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Jumat (04/06). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan badan usaha pada Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di wilayah kerja Kabupaten Belitung Timur. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Rudy Widjajadi menyampaikan bahwa pekerja adalah inti utama dalam aktivitas sebuah badan usaha, sehingga perlu diberikan rasa aman dan nyaman saat bekerja. Salah satu rasa aman dan nyaman yang ditawarkan badan usaha kepada pekerja adalah dengan adanya jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

“Hal ini sejalan dengan resolusi pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang mengharapkan dapat memastikan seluruh penduduknya memperoleh jaminan kesehatan menyeluruh. Pemerintah hadir melalui Program JKN-KIS untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pekerja sehingga mereka dapat bekerja dengan optimal tanpa harus memikirkan biaya kesehatan yang bisa timbul kapan saja,” ujarnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan sebagai salah satu lembaga negara turut berperan dalam meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan dikembangkannya secara terus menerus sebuah aplikasi yang disebut Elektronik Data Badan Usaha (e-Dabu) yang memudahkan HRD badan usaha melakukan proses mutasi tambah/kurang peserta dan rekonsiliasi data peserta dan iuran badan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Abdur Kadir menyampaikan tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

"Saya ingin mengingatkan kepada para badan usaha, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, apabila badan usaha mangkir atau tidak menjalankan kewajibannya dalam mendaftarkan karyawan/pekerja dan membayarkan iuran rutin, maka terdapat sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja,” sebutnya.

 (RW/sa)