Kendari, Jamkesnews - Koordinator Asuransi Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), La Ode Muhamad Talib bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan kembali menyelenggarakan kelas konsultasi Implementasi Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan turunan regulasinya kepada pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (08/06).

“Pemerintah daerah wajib melakukan penganggaran iuran jaminan kesehatan. Jika memenuhi kriteria miskin dan tidak mampu dapat diusulkan menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan anggaran APBD ataupun APBN dan termasuk kewajiban iuran sebagai pemberi kerja bagi kepala/perangkat desa,” ucapnya.

Sementera itu, Deputi Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Cecep Falah menyampaikan, hadirnya pemerintah melalui Perpres ini adalah dengan memberikan subsidi kepada peserta segmen PBPU Kelas III sebesar Rp 16.500 per orang per bulan. Ia juga mengharapkan peran aktif pemerintah daerah demi memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan cakupan semesta dapat diwujudkan.

"BPJS Kesehatan siap melayani terkait proses pendaftaran dan akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendaftarkan seluruh masyarakatnya ke JKN-KIS. Peran serta pemerintah juga tidak luput dalam menyukseskan dan mendorong keaktifan peserta JKN-KIS yang telah terdaftar agar tetap aktif status kepesertaannya. Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan wujud komitmen Pemda dan sebagai aspek formal bagi BPJS Kesehatan untuk memberikan penjaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dengan terjalinnya PKS antara seluruh Pemda dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan semesta jaminan kesehatan nasional dapat diwujudkan," jelas Falah.

Melalui kegiatan ini, segala kendala maupun permasalahan pemerintah kabupaten/kota telah didiskusikan untuk mendapatkan solusi terbaiknya dan berkomitmen untuk melakukan penganggaran dan pendaftaran bagi masyarakatnya yang belum menjadi peserta JKN-KIS.