Cilegon, Jamkesnews – Sebagai bentuk perhatian untuk memberikan jaminan kesehatan kepada kalangan pekerja, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung bersama tim Perjaka wilayah Banten menggelar rapat koordinasi untuk membahas terkait regulasi yang akan diimplementasikan di lapangan, Selasa (08/06).

Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja (Perjaka) Wilayah Banten merupakan gabungan dari BPJS Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Apindo, Serikat Pekerja dan Jamkeswacth daerah yang dibentuk untuk mewujudkan perlindungan kesehatan yang optimal bagi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU BU) dan anggota keluarganya.

“Kedepannya kita akan terus berkoordinasi melaksanakan sosialisasi bersama implementasi kebijakan dan regulasi pendaftaran, yang tidak patuh akan kita lakukan pemeriksaan sampai melibatkan pihak Kejari. Setelah dilakukan pemeriksaan semoga badan usaha menjadi patuh dan hak karyawannya terjamin,” terang Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, Lisa Nurena.

Lisa mengatakan bahwa dengan kehidarin Tim Perjaka ini, diharapkan bisa menjadi media koordinasi antar instansi dan lembaga/organisasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pendaftaran, kebenaran data dan kepatuhan membayar iuran, serta mekanisme pemutusan hubungan kerja bagi PPU BU sesuai ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menyampaikan bahwa rapat koordinasi diharapkan dapat mematangkan proses dan melancarkan implementasi pada lapangan.

“Dengan dilaksanakannya pertemuan ini, diharapkan kita segera dapat eksekusi di lapangan, sehingga Badan Usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan kesehatan, segera patuh,” jelas Al Hamidi.

Berdasarkan data dan materi paparan diketahui sebanyak 480 badan usaha di Provinsi Banten yang dikatagorikan tidak patuh pemeriksaanuntuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan sesuai regulasi.

“Setelah dilakukan tindakan tentunya kita berharap dari 480 badan usaha yang belum patuh tersebut segera berkurang, dan hak pekerjanya dapat dijaminkan, sejalan dengan misi dan komitmen kami dari pemerintahan,” tambah Al Hamidi.

Sampai dengan April 2021 diketahui jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 9.705.652 peserta atau 83,4 % dari jumlah penduduk Provins Banten 11.637.637 jiwa (berdasarkan data Disdukcapil Provinsi Banten). Hampir 3 juta diantaranya merupakan peserta segmen dari Pekerja Penerima Upah Badan Usaha yang tersebar di wilayah Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. (FR/mj)