Pamekasan, Jamkesnews – Pemerintah Kabupaten Pamekasan siap alihkan sebagian Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU/Mandiri) ke peserta dari segmen Penduduk yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah (PD Pemda). Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan Totok Hartono mengatakan, pihaknya akan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk data Pekerja Bukan Penerima Upah (Peserta mandiri) yang menunggak iuran Program JKN. Selain itu, Pemkab juga akan menyisir kembali Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai salah satu sumber data masyarakat yang tidak mampu.

“Jadi ada penduduk yang sebelumnya sudah mendaftar sebagai Peserta mandiri (JKN – KIS) tapi menunggak, ini akan kami upayakan untuk sebagian dapat dialihkan menjadi Peserta yang dibayai Pemkab. Kemudian ada juga penduduk yang sudah menjadi peserta PD Pemda namun masuk DTKS. Ini nanti juga akan kami usulkan untuk menjadi Peserta PBI JK yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Sehingga kuota untuk penduduk Pamekasan di kepesertaan PD Pemda ini bisa bertambah,” ujar Totok di acara Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN pada Rabu (05/05).

Totok menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan  dan mempercepat verifikasi melalui Dinas – Dinas terkait untuk pendataan penduduk yang belum terdaftar. Sehingga sasaran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam Jaminan Kesehatan akan lebih optimal.

“Verifikasi bertujuan agar penduduk yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan ini sesuai dengan sasaran. Karena kita prioritaskan penduduk menunggak yang nantinya dibiayai oleh Pemkab adalah penduduk yang tidak mampu,” ujarnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Elke Winasari menjelaskan, saat ini di Kabupaten Pamekasan tercatat 31 ribu penduduk telah terdaftar sebagai peserta mandiri JKN. Namun, dari jumlah tersebut terdapat 24 ribu peserta yang non aktif kepesertaannya karena menunggak iuran. Pihaknya selama ini telah berupaya meningkatkan kolektabilitas iuran peserta mandiri. Akan tetapi rendahnya kemampuan membayar menyebabkan kolektabilitas iuran peserta mandiri belum optimal.

“BPJS Kesehatan sudah mencoba beberapa upaya baik melalui telekolekting, Whatsapp blast, atau Kader JKN untuk penagihan iuran kepada Peserta mandiri. Namun, banyak diantara peserta mandiri ini menunggak karena memang tidak mampu untuk membayar iuran secara rutin. Sehingga kami sangat mengapresiasi rencana dari Pemkab untuk pengalihan kepesertaan ini. Harapannya nanti peserta yang selama ini kepesertaannya non aktif karena menunggak iuran, dapat terlindungi kembali oleh Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya. (ar/tw)